Samosir - Kepolisian Resort Samosir melalui unit tindak pidana korupsi (tipikor) memanggil Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir Sardo Sirumapea. Pemanggilan Sardo Sirumapea untuk dimintai keterangan tentang dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) tunai Covid-19.
Kepala Unit Tipikor Kepolisian Resort Samosir Ajun Inspektur Dua Martin Aritonang membenarkan terkait pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Samosir Sardo Sirumapea.
Kita masih terus mendalami penyelidikan apakah ada dugaan penyelewengan terkait itu yang kemudian kita akan mintakan dokumen untuk kita analisa termasuk legalitas perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut.
"Benar, kita melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan kepada Pak Sardo Sirumapea sebagai Kepala UKPBJ pada rabu kemarin ," ujar Martin Aritonang, Sabtu, 13 Juni 2020.
Martin Aritonang mengungkapkan Sardo dimintai keterangan selama empat jam sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dari Pengadaan 6000 bantuan makanan tambahan untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Pengadaan dan pengepakan Barang dan Jasa bantuan 6000 makanan tambahan serta untuk masyarakat terdampak Covid-19 beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh PT Tarida Bintang Nusantara dari Medan dengan total anggaran sebesar Rp. 410.291.700,-
"Kita masih terus mendalami penyelidikan apakah ada dugaan penyelewengan terkait itu yang kemudian kita akan mintakan dokumen untuk kita analisa termasuk legalitas perusahaan yang melakukan pekerjaan tersebut," ujarnya.
Terkait pengepakan dan gudang penyimpanan oleh perusahaan pengadaan juga menjadi hal yang dimintai keterangan oleh tipikor Polres Samosir.
Sementara itu, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemkab Samosir, Sardo Sirumapea membenarkan telah dimintai keterangan dan klarifikasi oleh Tipikor Polres Samosir.
"Ya benar, kita diperiksa tentang berita yang viral di medsos beberapa waktu lalu," ujar Sardo Sirumapea.
Sardo mengaku memenuhi panggilan tersebut dan berjanji akan memberikan dokumen lengkap tentang pengadaan bantuan makanan tambahan untuk masyarakat terdampak Covid-19 setelah dilakukan pembayaran atas kontrak tersebut.
"Kita sudah pastikan pekerjaanku tidak ada masalah dan sudah ku lakukan sebagaimana aturan yang berlaku dan fakta itulah yang menyatakan apakah aku melakukan penyelewangan atau tidak," kata dia.
Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga terus melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat terdampak Covid-19.
Semula dugaan tindak pidana terjadi di lima daerah, yaitu Kota Medan Kota Pematangsiantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang. Kini bertambah dua daerah lagi, yakni Kabupaten Langkat dan Kabupaten Dairi.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rony Samtana membenarkan adanya penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana bansos di tujuh daerah.
"Iya, sekarang ada dua daerah lagi yang kita selidiki kasus dugaan penyelewengan dana bansos. Awalnya lima sekarang menjadi tujuh. Dua daerah ini adalah Kabupaten Langkat dan Dairi," kata Rony. []
