Samosir - Polisi Kehutanan (Polhut) dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul, melepaskan tembakan ke udara untuk mengusir warga Masyarakat Adat Golat Simbolon, Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan Angela Manihuruk, salah seorang staf Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang melakukan pendampingan warga.
Menurut Angela, kejadian berlangsung pada Jumat, 5 Juni 2020 lalu di lahan yang disebut warga sebagai warisan leluhur mereka.
"Aksi intimidatif dan brutal itu terjadi. Polhut membawa senjata api laras panjang. Mereka masuk ke wilayah adat dengan mengepung jalan masuk ke lokasi sambil berteriak 'Naik..naik, keluar...keluar, keluar anjing'," tutur Angela kepada Tagar, Rabu, 10 Juni 2020.
Teriakan itu kata dia, disertai dengan tembakan senjata ke udara satu kali dilakukan salah seorang petugas polhut. "Tembakan itu menghasilkan suara dentuman yang sangat kuat dan menciptakan ketakutan," jelasnya.
Sejumlah warga di sana kemudian mencoba melayani aksi pengusiran polhut KPH XIII Dolok Sanggul. Mereka berdebat dan bertahan seraya menegaskan bahwa lokasi tombak (hutan) adalah bagian dari wilayah Adat Golat Simbolon dan tanah adalah identitas marga Simbolon.
"Polhut juga mengancam warga jika masih bekerja di lahan, akan mendatangkan Polres guna menangkap warga," terang Angela.
Yang kami tahu sesuai dengan SK 579 itu masih zona kawasan hutan lindung
Namun, hal itu tak menyurutkan warga. "Bawalah amang (pak). Tidak takut kami. Tano ni ompung nami na jolo, tano on tano nami do. Ido mambaen asa berani hami mangula (Tanah leluhur kami ini. Maka itu kami berani bertani di sini)," jelas Angela, menirukan ucapan warga.
Warga Masyarakat Adat Golat Simbolon di Sijambur, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara saat berada di tanah adat mereka.(Foto: Tagar/Istimewa)
Peristiwa ini berawal dari penangkapan tiga anggota Komunitas Adat Golat Simbolon yang sedang menanam kopi di wilayah adatnya pada Rabu, 27 Mei 2020 dan dibawa ke Dinas Kehutanan.
"Ketika itu ada 30 orang anggota golat langsung turun ke Dinas Kehutanan, Kabupaten Samosir dan meminta agar keluarga mereka segera dibebaskan," jelas Angela.
KSPPM menurut Angela, prihatin melihat aksi pengusiran warga dari tanah adatnya ketika perusahaan besar perusak lingkungan justru dilindungi dan diberi apresiasi sebesar-besarnya.
"Sementara masyarakat yang mempertahankan tanah agar mereka bisa hidup, yang menanami lahannya dengan pohon, yang mempertahankan tanah untuk keturunannya, menjaga lingkungan agar tidak rusak dan tidak diperjualbelikan malah diintimidasi," ujar Angela.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Sahata Purba, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat KPH XIII Dolok Sanggul, mengakui anggotanya melakukan aksi penembakan ke udara untuk mengingatkan warga.
"Benar tanggal 5 Juni kami memang melakukan penembakan ke atas sekali untuk mengingatkan warga untuk tidak melakukan penebangan pohon di sana," ujarnya.
Menurutnya, itu merupakan tindak lanjut peringatan KPH XIII sebelumnya pada 27 Mei 2020, agar warga tidak melakukan aktivitas penanaman kopi di sana.
Terkait klaim warga bahwa tanah tersebut adalah milik Komunitas Masyarakat Adat Golat Simbolon Desa Sijambur, Sahata Purba mengatakan bahwa tidak ada dalam aturan tentang golat.
"Yang kami tahu sesuai dengan SK 579 itu masih zona kawasan hutan lindung. Mengenai golat tidak ada di dalam peraturan. Jadi kami tidak pernah mengutarakan bahwa ada di sana golat," kata Sahata.[]
