Politisi PDIP Tolak Rencana Ekspor Benih Lobster

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menghimbau kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengurungkan niat membuka keran ekspor lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat melakukan kunjungan kerja memantau Pangkalan Pendaratan Ikan Pangkalpinang. (Foto: Antara/Aprionis)

Jakarta - Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengkritisi upaya pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Rahmad menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), agar mengurungkan niatan tersebut. Pasalnya, keputusan membuka kembali keran ekspor benih lobster dipercaya tidak akan membawa dampak ekonomi yang signifikan kepada para nelayan. Malahan, bisa berpotensi menjadi ceruk baru bagi tengkulak perikanan yang cenderung spekulatif dalam memasang harga.

"Mohon dipertimbangkan kembali, saya khawatir wacana ini bukan semata untuk kepentingan perekonomian tapi untuk kepentingan para rente,” ujar Rahmad dalam laman resmi awal pekan ini.

Rahmad mengaku tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan Menteri KKP Edhy Prabowo. Menurutnya, saat ekspor benih lobster dilarang upaya penyelundupan tetap saja marak "Lah, ekspor ditutup saja penyelundupan masih banyak, apalagi kalau keran ekspor sampai dibuka,” tuturnya.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara penghasil benih lobster terbesar di dunia yang berasal dari hasil tangkapan di alam. “Memang untuk budidaya lobster, Indonesia masih tergantung ke alam. Tapi kendala tersebut tidak membuat kita serta merta menyerah dan mengekspor benih lobster kita ke Vietnam,” imbuh Rahmad.

Lobster MutiaraLobster Mutiara. (Foto: www.twipu.com/BKIPMPadang)

Rahmad mengusulkan, Indonesia boleh saja mengembangkan budidaya lobster dengan cara memberi kesempatan kepada investor Vietnam berinvestasi di Indonesia agar ada transformasi. Untuk itu dia meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan membatalkan niat untuk membuka keran ekspor benih lobster. Kemudian, penutupan keran impor juga harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum.

"Saatnya mengedepankan penegakan hukum. Para penyelundup benih lobster harus dikejar dan diberikan sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegas Rahmad.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang mengkaji kemungkinan membuka peluang ekspor benih lobster. Alasan yang dikemukan Menteri KKP Edhy Prabowo, adalah potensi pasar ekspor benih lobster itu sangat besar.

Potensi tersebut baru disadari oleh Edhy saat mengirimkan tim ke Vietnam untuk memantau harga benih lobster. Edhy mengaku kaget karena benih lobster yang dijual di Vietnam harganya lebih tinggi dibanding harga jual dari nelayan Indonesia.

Selain itu, kata Edhy penyelundupan benih lobster ke luar negeri juga marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem lobster di alam.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Dedi Mulyadi Tolak Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster.
DPR Khawatirkan Rencana Ekspor Lobster Edhy Prabowo
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rahmat Handoyo khawatir dengan wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran eskpor lobster.
Ekspor Benih Lobster Ilegal, Gerindra Serang Susi
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade tidak yakin Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengekspor benih lobster.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.