Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait polemik ekspor benih lobster yang menjadi pembahasan sengit karena Susi Pudjiastuti terus menyuarakan pendapatnya terkait wacana ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Menurut Jokowi, hal terpenting adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat dan tidak merusak lingkungan.
Jokowi: Tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara
"Yang paling penting menurut saya negara dan nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ," kata Jokowi, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.
Jokowi kembali menegaskan agar persoalan ini harus dilihat dan dipertimbangkan dari berbagai aspek, terutama menyoal keseimbangan antara lingkungan dengan nilai ekonomi.
"Kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting," ucapnya.
Dia ingin ekspor lobster dilakukan secara hati-hati, demi menghindari perdagangan gelap. Misalnya, dengan tidak menangkap dan ekspor seluruh bibit lobster, mengenyampingkan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.
"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujar Jokowi.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, saat ini sedang mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para pemangku kepentingan dan para ahli.
Baca juga: Proses Evakuasi Adian Napitupulu ke Jakarta
Sedangkan, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait hal tersebut.
"Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga," kata Edhy.
Dari sisi pelaku usaha, Presiden Direktur PT Kelola Mina Laut (KML) Mohammad Nadjikh mengungkapkan rasa sesalnya apabila pemerintah benar-benar mencabut larangan ekspor benih lobster Indonesia seperti yang sudah tertuang dalam beleid Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016.
“Kalau benih itu diekspor maka yang akan bermain adalah pedagang," ujarnya kepada Tagar, Senin ,16 Desember 2019.
Baca juga: Hillary Desak Medis Serius Tangani Adian Napitupulu
Menurut dia, cara terbaik untuk memperbesar potensi ekonomi dari hewan yang menurut Wikipedia termasuk golongan udang-udangan tersebut adalah dengan menjualnya dalam ukuran dewasa.
Nadjikh menepis anggapan bahwa harga bibit lobster Indonesia dapat mencapai ratusan ribu rupiah di pasar internasional.
“Ah, itu omong doang. Ini kan bisnis, beda. Harga yang tinggi itu kemungkinan banderol jual kalau sudah ada di supermarket,” tuturnya.
Pernyataan bos perusahan pengolahan ikan terbesar di Indonesia itu ada benarnya. Pasalnya, harga jual benih lobster ditingkat nelayan saat ini hanya berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per ekornya.
Belum lagi penambahan biaya pengepakan, pengiriman ke luar negeri, dan margin tengkulak yang berperan dalam bisnis ini. Untuk itu, dia mengimbau kepada pemerintah untuk memikirkan ulang kebijakan tersebut. []
