Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dedi Mulyadi menolak rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Lobster yang dibuat di era Susi Pudjiastuti.
"Saat ini saya menyampaikan saya menolak ekspor benih lobster," kata Dedi di Banda Aceh, Rabu, 18 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Jadi, daripada membuka keran ekspor, Dedi lebih setuju agar Edhy memikirkan jangka panjang terkait kehidupan lobster di Indonesia. Seperti menjaga lingkungan dan mempersiapkan teknologi pengelolaan benih lobster hingga menjadi lobster dewasa.
Sebab, yang terpenting saat ini menurutnya adalah menjaga konservasi laut. Agar benih lobster bisa berkembang hingga dewasa dan sesungguhnya memiliki nilai jual tinggi ketika dewasa.
"Kemudian menjaga habitatnya, karangnya, pasir lautnya, karena itu adalah rumahnya lobster, itu yang harus kita lakukan," ujar Politikus Partai Gokar tersebut.
Baca juga: Nelayan, Alasan Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster
Alih-alih ekspor benih lobster demi nelayan, Dedi mengatakan lebih baik menjaga konservasi laut terlebih dahulu. "Bagi saya menjaga konservasi laut itu sesungguhnya menjaga kesejahteraan nelayan," tuturnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan pidato saat Rakornas KKP di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)
Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo kekeuh akan meneruskan rencananya membuka keran ekspor benih lobster dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Lobster yang dibuat di era Susi Pudjiastuti.
"Anda pasti tertawa melihat lobster. Saya tidak akan mundur," ucap Edhy saat memberi sambutan dalam pertemuan regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.
Meski rencananya menuai pro kontra publik, Edhy bersikeras apa yang akan dilakukannya adalah demi nelayan dan laut Indonesia. "Keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, alam kita," ujarnya.
Bahkan, kata dia saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah mematangkan 29 aturan yang selama ini menjadi polemik, salah satunya terkait Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Lobster. []
