Politisi Muda Partai Demokrat Pimpin KMDT Dairi 2020-2025

Politisi muda dari Partai Demokrat dilantik sebagai Ketua DPD Komite Masyarakat Danau Toba (DPD KMDT) Kabupaten Dairi periode 2020-2025.
Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung menyerahkan pataka kepada Wanseptember Situmorang sebagai Ketua DPD KMDT Dairi, Senin, 5 Oktober 2020 (Foto: Tagar/Robert Panggabean)

Dairi - Politisi muda dari Partai Demokrat yang kini juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Wanseptember Situmorang dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Masyarakat Danau Toba (DPD KMDT) Kabupaten Dairi periode 2020-2025.

Pelantikan oleh Ketua Umum DPP KMDT, Edison Manurung, Senin 5 Oktober 2020 bertempat di Balai Budaya Sidikalang.

Turut hadir pada acara itu, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Wakil Bupati Jimmy AL Sihombing, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm Adietya Nurtona, Ketua Pengadilan Sidikalang, Ladis Meriana Bakara, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani.

Edison Manurung dalam arahannya meminta pengurus yang baru dilantik diminta segera mengadakan rapat kerja, membentuk pengurus di kecamatan, membuat program dan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pemkab Dairi melakukan koordinasi.

"KMDT berbicara kualitas, sehingga pengurus yang dilantik, dalam kurun waktu enam bulan, sudah membentuk kepengurusan tingkat kecamatan," katanya.

Ditambahkan Edison, KMDT Dairi harus menjadikan Kabupaten Dairi menjadi salah satu ikon Danau Toba. Harus berkontribusi pada percepatan pembangunan Danau Toba sebagai destinasi wisata.

KMDT akan mengupayakan program yang ada di pusat, terlebih sektor kepariwisataan, untuk dialokasikan ke Dairi

"KMDT mengawal program pemerintah pusat untuk pembangunan dan pengembangan kawasan Danau Toba," tambahnya.

Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, mengapresiasi terbentuknya KMDT Dairi. Disebutnya, pemerintah dan KMDT memiliki cita- cita yang sama, kecintaan dan komitmen membangun Danau Toba terkhusus di Kecamatan Silahisabungan yang berada di pinggiran Danau Toba.

"Kami senang dan menyambut baik. Bisa berkoordinasi dengan semua stakeholder membangun Tao Silalahi," katanya.

Disebut Eddy, selain memiliki alam yang indah, di Silalahi juga banyak terdapat situs-situs sejarah dan lainnya, yang bisa menarik dan memanjakan para wisatawan.

Sementara mewakili Raja Turpuk marga di Silahisabungan, Antoni Rumasondi mengharapkan adanya KMDT di Dairi tidak hanya seremonial. Perlu langkah nyata pelestarian budaya, terlebih karena banyaknya situs dimaksud di Silalahi.

Antoni menyebut, Tao Silalahi (Danau Toba di Silahisabungan) akan banyak diminati pengunjung bila ada konsep yang tepat.

"Sebagai pewaris Raja Silahisabungan, siap bersinergi membangun kawasan Tao Silalahi dan menunjukkan karya nyata," kata Antoni.

Sementara, Ketua KMDT Dairi Wanseptember Situmorang mengatakan, kehadiran KMDT di Dairi untuk turut memperjuangkan program yang ada di pemerintah pusat, yang akan dibawa ke Dairi. KMDT akan bekerja keras, untuk mensukseskan program kepariwisataan.

"KMDT akan mengupayakan program yang ada di pusat, terlebih sektor kepariwisataan, untuk dialokasikan ke Dairi," katanya.

Wanseptember mengatakan, latar belakang pengurus yang berasal dari berbagai profesi, diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk berkoordinasi dengan pemerintah, memajukan Tao Silalahi.

Usai acara pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan acara seminar dan penanaman pohon di Kecamatan Silahisabungan.[]

Berita terkait
Dugaan Korupsi, Istri Bupati Dairi Diperiksa Polda Sumut
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut memeriksa istri Bupati Dairi, Romi Mariani Eddy Berutu atas dugaan korupsi.
Empat Warga Dairi Temui Ajal Akibat Pandemi
Sejak pandemi Covid-19, empat warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, meninggal dunia, positif terpapar virus tersebut.
Kejaksaan Dairi Mulai Periksa Tersangka Korupsi Cetak Sawah
Kejari Dairi memulai pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi pencetakan sawah Tahun Anggaran 2011 di Desa Simungun.
0
DPR: Bukan Salah Pemerintah Jika Pemberangkatan Haji 2021 Batal
DPR menilai, bila tahun ini pemberangkatan jemaah haji kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.