Jayapura - Polisi menyebut ada unsur kesengajaan dalam aksi pengerusakan disertai pembakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Keerom, Papua, Kamis 1 Oktober 2020 sore.
Pasalnya, pasca diumumkannya hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara daring oleh pemerintah setempat, polisi menemukan adanya mobilisasi massa di sejumlah titik perkantoran sekitar Arso Kota, ibukota Kabupaten Keerom.
Mereka tidak menerima kekurangannya dan berharap semua harus dipenuhi pemerintah.
"Ketika anggota kami melakukan patroli di beberapa titik, pasca pengumuman hasil ujian CPNS, ternyata ada warga yang sengaja merusak perkantoran, termasuk Kantor Bupati Keerom," ujar Kamal kepada Tagar di Jayapura, Jumat 2 Oktober 2020 siang.
Berita terkait:
- Enam Warga Ditangkap Terkait Pembakaran Kantor Disnaker Keerom
- Kecewa Hasil Ujian CPNS, Massa Bakar Kantor Disnaker Keerom
Dia mengatakan, warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu kemudian terprovokasi hingga ikut melakukan pengerusakan.
Sebelumnya, massa yang terdiri dari calon peserta ujian CPNS sempat melakukan pelemparan Kantor Bupati Keerom. Aparat keamanan yang bertugas di lokasi kemudian memukul mundur massa.
Namun, sebagian dari mereka menyasar Kantor Disnaker dan Kantor PMK dan melakukan pengerusakan disertai pembakaran.
Enam warga ditangkap pasca pembakaran itu. Tiga di antaranya diduga ikut melakukan pembakaran kantor, sedangkan tiga lainnya terlibat pemalangan jalan protokol Arso Kota, Jumat 2 Oktober 2020 pagi.
"Situasi jelang siang ini mulai kondusif, meski pun tadi pagi ada ditemukan pemalangan jalan di beberapa titik jalan trans di Keerom," kata Kamal sat ditemui Tagar di Mapolda Papua, Jumat 2 Oktober 2020 siang.
Sempat terjadi perlawanan dari warga ketika polisi melakukan negosiasi untuk membuka palang jalan, Jumat 2 Oktober 2020 pagi. Namun, tindakan tegas disertai tembakan peringatan diambil untuk membubarkan massa.
Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa saja yang terlibat dalam aksi tersebut. Sebab, kekecewaan para peserta ujian CPNS yang berujung pembakaran dianggap sangat berlebihan.
Kami menyesali pembakaran terjadi. Kita tahu bahwa tenaga perawat, guru, dan dokter merupakan bidang yang membutuhkan keahlian.
Padahal menurutnya, penerimaan CPNS di wilayah ini telah memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP.
"Kami menyesali pembakaran terjadi. Kita tahu bahwa tenaga perawat, guru, dan dokter merupakan bidang yang membutuhkan keahlian dan kualitas spesifik. Mereka tidak menerima kekurangannya dan berharap semua harus dipenuhi pemerintah," kata Waterpauw lewat gawainya.
Kini, polisi masih memeriksa ke enam orang itu untuk mengungkap para pelaku lainnya. Terlebih, aktor serta motif di balik pembakaran Kantor Disnaker dan Kantor PMK Kabupaten Keerom. []
