Jayapura - Enam warga ditangkap pasca pengerusakan dan pembakaran Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Kabupaten Keerom, Papua, Jumat 2 Oktober 2020.
Mereka yang digelandang ke Mapolres Keerom terdiri dari tiga orang terduga pelaku pembakaran kantor, dan tiga lainnya terlibat kasus pemalangan jalan utama Arso Kota, ibukota Kabupaten Keerom.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, situasi keamanan di Keerom berangsur kondusif, meskipun sempat terjadi pemalangan jalan oleh warga setempat, Jumat 2 Oktober 2020 pagi.
Apa maksudnya main bakar. Tidak boleh kejadian seperti ini. Kami tetap proses hukum dan tangkap para pelakunya.
"Situasi jelang siang ini mulai kondusif, meski tadi pagi ada ditemukan pemalangan jalan di beberapa titik jalan trans di Keerom," kata Kamal sat ditemui Tagar di markasnya, Jumat 2 Oktober 2020 siang.
Sempat terjadi perlawanan dari warga ketika polisi melakukan negosiasi. Namun, tindakan tegas diambil untuk membubarkan para warga.
Kini, polisi masih memeriksa ke enam orang itu untuk mengungkap para pelaku lainnya. Terlebih, aktor serta motif di balik pembakaran Kantor Disnaker dan Kantor PMK tersebut.
Kamal menyebut, aksi pembakaran kedua kantor itu tampak disengaja. Pasalnya, pihaknya menemukan adanya mobilisasi massa di sejumlah titik perkantoran pasca diumumkannya hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara daring.
Menyoal Kantor Disnaker dan Kantor PMK yang menjadi sasaran massa, justru bukan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), penyidik kepolisian setempat masih melakukan pemeriksaan mendalam.
"Kami masih telusuri pihak penyelenggara terkait bagaimana proses dan aturan terkait penerimaan CPNS ini," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kantor Disnaker dan Kantor PMK Kabupaten Keerom dibakar sekelompok warga yang merupakan peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Kamis 1 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIT.
Pembakaran ditengarai kekecewaan para peserta ujian terhadap hasil pengumuman CPNS oleh pemerintah setempat.
Sebelumnya, ratusan warga yang kecewa terhadap hasil pengumuman, melempari kaca kantor dan merusak fasilitas sekitarnya, termasuk Kantor Bupati Keerom. Polisi sempat meredam situasi dengan memukul mundur mereka. Namun, emosi warga semakin menjadi hingga membakar kedua kantor tersebut.
Kapolda Papua menegasakan akan menangkap para pelaku untuk mengungkap benderang motif serta aktor di balik aksi ini.
"Apa maksudnya main bakar. Tidak boleh kejadian seperti ini. Kami tetap proses hukum dan tangkap para pelakunya," tegas Waterpauw seraya mengaku telah memerintahkan Kapolres Keerom AKBP Baktiar Joko Mujiono untuk mengusut kasus ini.
Mantan Kapolda Sumatera Utara ini menyatakan jika penerimaan CPNS di Keerom telah memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yaitu 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP. []
