Jakarta - Pengamat kebijakan publik Yayat Supriatna menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak tegas dalam membuat aturan ketika suatu wilayah menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Sebab itu terjadi polemik terkait operasional kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek.
Yayat memahami tujuan lima kepala daerah di Jawa Barat dan gubernur DKI Jakarta meminta dihentikannya operasional KRL saat PSBB untuk membatasi warga beraktifitas di luar rumah demi menekan penyebaran Covid-19. Namun, bagaimana nasib mereka yang terpaksa menggunakan alat transportasi umum murah dan cepat itu lantaran tidak bisa menolak untuk masuk ke kantor saat PSBB?
"Tapi problemnya bagaimana dengan mereka yang selama PSBB diwajibkan masuk kantor? Padahal mereka bergantung pada KRL sebagai moda transportasi," kata Yayat kepada Tagar, Senin, 20 April 2020.
Kalau KRL tutup, ya kantornya harus tutup.
Yayat mengatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sekaligus ad interim Menteri Perhubungan yang menampik usul enam kepala daerah itu juga tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Dia mendorong Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB dievaluasi melihat dari polemik yang ada.
Rangkaian kereta rel listrik melintas di jalur rel Stasiun Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 19 November 2019. (Foto: Antara/Risky Andrianto)Dalam Pasal 13 di Permenkes itu setidaknya ada empat sektor yang yang diizinkan beroperasi selama PSBB, yaitu Sektor pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD; Sektor swasta seperti kebutuhan pokok, telekomunikasi, media atau bank; Sektor perusahaan industri dan kegiatan produksi seperti unit produksi farmasi, holtikultura atau barang ekspor; dan Sektor perusahaan logistik dan transportasi seperti angkutan darat, jasa pergudangan, logistik atau distribusi, bahan baku.
Baca juga:
- DPRD Jabar Setuju KRL Bodebek Stop Operasi saat PSBB
- DPR Minta Aturan Lebih Tegas Sikat Pelanggar PSBB
- KRL Stop Operasi, Luhut Cemas Warga Tak Bisa Traveling
Bila empat sektor tersebut tetap bekerja di kantor sedangkan pemenuhan kebutuhan akan transportasi umum tetap ada, kata Yayat, maka sulit diterapkannya pemberhentian KRL selama PSBB. Begitu juga kemungkinan tak ada evaluasi di Permenkes dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
"Jadi harusnya jangan setengah-setengah. Kalau KRL tutup, ya kantornya harus tutup," ujarnya.
Menurut Yayat, langkah menyetop operasi KRL dapat dilakukan bila kepala daerah mengakomodir warganya menggunakan transportasi umum selain KRL ketika berangkat bekerja guna mengais rezeki selama PSBB. Namun, bentuk solusi konkret itu sesuai dengan sifat KRL yang murah dan cepat sampai ke tujuan sehingga warga tak terbebani.
"Oleh karena itu sebelum menghentikan KRL, Pemda harus memastikan kebutuhan hidup warganya yang terdampak akibat tak beroperasinya KRL," tutur dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mewakili Menko Luhut mengatakan KRL akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang sampai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah diterima masyarakat. Upaya ini mengingat warga dari 4 sektor industri masih membutuhkan transportasi umum untuk bekerja selama PSBB.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi, kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," ujar Jodi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 April 2020.
Jawaban itu sekaligus memupus usullan lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional KRL selama PSBB.
Padahal, Bupati Bogor Ade Yasin telah mewanti-wanti dengan menyebut risiko penyebaran virus corona sangat tinggi di KRL. "Bupati Bogor sudah sampaikan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di KRL ini sangat tinggi. Kan begitu kondisinya," ujar anggota Komisi V DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya yang menyetujui usul lima kepala daerah di Jabar terhadap operasional KRL, Kamis, 16 April 2020. []