Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menegaskan bantuan sosial (Bansos) yang berasal dari APBD Jawa Barat sifatnya hanya membantu masyarakat terdampak Covid-19 yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
"Masyarakat harus memahami dulu, bantuan sosial ini bukan untuk semua masyarakat Jawa Barat. Ada sumber-sumber (bansos) lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, jangan semua berharap oleh dana provinsi (Pemda Jabar) ini hanya membantu sebagian mereka yang belum tercover (mendapat bantuan)," kata dia di Bandung, Selasa 28 April 2020.
Menurut Uu Ruzhanul Ulum, masyarakat terdampak Covid-19 tidak hanya dibantu oleh bantuan sosial Pemerintah Jawa Barat saja. Sebab ada bantuan lainnya seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bantuan sosial dari kabupaten atau kota.
Selain itu, ada lagi bantuan nasi bungkus dari Provinsi Jawa Barat melalui Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat makan sehari-hari.
"Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Kemudian bagi warga yang sudah terdata untuk mendapat bantuan dari satu jenis bantuan, maka tidak akan terdata untuk mendapatkan bantuan lain," ucap Uu Ruzhanul.
Jangan berteriak-teriak di media sosial.
Uu menyampaikan jumlah warga yang mendapat bantuan sosial dari berbagai sumber ada sekitar 8 juta dan 1,7 juta penerima mendapat bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Dari kami hari ini perhitungan sekitar 1.700.000 (penerima bantuan). Tetapi kan kemarin masih diberikan kesempatan (pendataan ulang) sampai tanggal 25 April (2020). Memang sebelumnya ada kuota, tapi setelah perkembangan di lapangan ada tambahan yang lain, pak Gubernur (Jabar) memberikan tanpa kuota," ujarnya.
Data Penerima Bansos Berasal dari RT RW
Penerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah didata oleh RT/RW baik dari kabupaten hingga kota. Kemudian disampaikan ke kelurahan atau desa dan kecamatan.
"Artinya bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari periode sebelumnya bisa diajukan. Tidak usah marah-marah, tidak usah mengusir petugas. Pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran, tetapi untuk tepat sasaran ini harus memakai jalur (pemerintahan) yang ada di bawah," tutur dia.
Kata Uu, aparat pemerintahan level bawah, seperti RT, RW, kelurahan dan kecamatan akan menganalisa warga yang layak menerima bantuan sosial tersebut.
"Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi sampaikan kepada kami lewat pak Camat dulu atau pak Bupati dulu. Seharusnya aparat pemerintah di bawah itu bisa mendinginkan masyarakat juga dan harus menjadi pemimpin yang bijaksana," kata Uu.
Dia mengimbau warga yang berkemampuan juga bisa membantu masyarakat yang kekurangan.
"Saya juga berharap kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai rezeki lebih bisa peduli terhadap lingkungan. Seperti membuat nasi bungkus atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan hanya menunggu (bantuan) dari pemerintah karena kami juga terbatas," ujar Uu. []
