Polairud Polda Sumbar Wajib Perketat Pengamanan Laut

Polairud Polda Sumbar diminta memperketatan keamanan laut untuk menimalisir kejahatan di tengah laut.
Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Toni Harmanto. (Foto: Tagar/Dok.Humas Polda Sumbar)

Padang - Tugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) semakin berat dengan dinamika perkembangan kejahatan laut dan lingkungan strategis. Dengan begitu, penegakkan hukum di laut harus terencana dan lebih diperketat.

Peranan Polairud dalam pelayanan masyarakat dan penegakkan hukum di laut harus terencana dan terlaksana dengan baik.

Hal itu disampaikan Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Toni Harmanto dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) Polairud ke-70 tahun, Selasa, 1 Desember 2020.

"Isu keamanan laut menjadi suatu hal penting yang harus ditangani Polairud," katanya di Ditpolairud Polda Sumbar, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Menurutnya, pengetatan pengamanan laut ini sejalan dengan program Pemerintah RI tahun 2020-2024 yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan sebagai rencana prioritas nasional dan Polri.

"Peranan Polairud dalam pelayanan masyarakat dan penegakkan hukum di laut harus terencana dan terlaksana dengan baik," katanya.

Di sisi lain, di tahun politik atau Pilkada serentak 2020 ini, jajaran Polairud Sumbar diminta bersikap netral dalam menjalankan tugas. Paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona. []

Berita terkait
Bawaslu Sumbar Minta APK Calon Bersih di Masa Tenang
Bawaslu Sumatera Barat mengimbau LO pasangan calon kepala daerah untuk membersihkan APK di masa tenang.
BKSDA Sumbar Lepasliarkan Sepasang Harimau Sumatra
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BKSDA Sumatera Barat melepasliarkan sepasang harimau sumatra.
Kisah Jurnalis Sumbar Memotret Operasi Caesar Saat Pandemi
Seorang jurnalis di Sumatera Barat memberanikan diri memotret persalinan caesar dengan protokol kesehatan ketat di RSUP M Djamil Padang.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.