Medan - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Medan, Sumatera Utara, menyesalkan pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyidin Junaidi terkait pengangkatan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Idham Aziz.
Pernyataan Muhyidin dinilai dapat memicu perpecahan bangsa.
“Statement yang dikeluarkan Waketum MUI sangat tidak mendasar. Karena jelas berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak ada mensyaratkan agama yang harus dianut untuk menjabat Kepala Polri. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan politik pihak tertentu, malah akan memecah belah bangsa ini,” kata Ketua Presidium PMKRI Kota Medan Ceperianus Gea dalam siaran pers di Medan, Jumat, 27 November 2020.
Polri kata dia, memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan sebagai lembaga agama atau lembaga dakwah sebuah agama. Seharusnya MUI, imbuhnya, tidak mengkotak-kotakan bangsa Indonesia.
Baca juga: Setuju Kapolri Nonmuslim, Komisi III: Polri Bukan Lembaga Dakwah
"Karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," tukas Ceperianus.
Kami berharap MUI mengklarifikasi hal-hal yang berbau SARA dan menyinggung agama tertentu
Secara bersamaaan, hal serupa disampaikan Sintong Sinaga selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan.
Ketua Presidium PMKRI Kota Medan Ceperianus Gea (berdiri). (Foto: Tagar/Ist)
Sintong mengatakan, MUI seharusnya fokus kepada fungsinya yang sudah diatur dalam undang-undang.
Tidak justru mengeluarkan statement-statement yang dapat menyinggung umat beragama lainya.
Baca juga: Fadil Imran, Tegasnya Calon Pengganti Kapolri Hadapi Rizieq
“Saat ini sedang ada kontestasi politik, jadi sangat sensitif ketika seorang pimpinan lembaga keagamaan mengeluarkan statement yang menyinggung agama lain. Kami berharap MUI mengklarifikasi hal-hal yang berbau SARA dan menyinggung agama tertentu, agar kerukunan umat beragama di negara yang kita cintai ini tetap terjaga dengan baik,” tutur Sintong.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Muhyidin Junaidi dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu, 25 November 2020 kepada wartawan menyebut aneh jika pimpinan Polri dijabat seorang nonmuslim.
Sedangkan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut tidak ada aturan yang mesyaratkan calon Kapolri dari agama tertentu.[]
