Yogyakarta - Program Kartu Prakerja milik pemerintah dinilai belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program ini diterbitkan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial (JPS) bagi 200.000 orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.
Data itu dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Selain itu, Kemenaker mencatat ada sekitar 37.000 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang juga terdampak.
Untuk itu, Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan program Kartu Prakerja dengan mempertimbangkan lanskap digital di Indonesia.
Peneliti CfDS, Treviliana Eka Putri mengatakan, Kartu Prakerja belum menjangkau seluruh masyarakat karena hanya bisa diakses orang-orang tertentu. “Memang Kartu Prakerja belum lama berjalan, tapi jika melihat dari mekanisme dan siapa yang bisa mendapat belum bisa diakses semua orang," katanya, Jumat, 24 April 2020.
Menurut dia, program Kartu Prakerja adalah sebuah program peningkatan keterampilan melalui kelas-kelas dengan penerapan berbasis digital. Dengan anggaran total sebesar Rp 20 triliun, program Kartu Prakerja menyasar 5,6 juta orang penduduk Indonesia yang nantinya berhak mendapatkan insentif finansial dengan total besaran Rp 3.550.000 apabila telah menyelesaikan kelas-kelas pelatihan yang telah disediakan dalam mekanisme Kartu Prakerja.
Pemerintah perlu lebih mengkurasi lagi dari program-program yang ditawarkan. Sebab, jika Kartu Prakerja sebagai JPS, kartu tersebut dinilai tidak inklusif bagi banyak orang. Kartu tersebut hanya menyasar secara terbatas untuk orang-orang yang bisa mengakses.
Jika memang sebagai JPS, Kartu Prakerja idealnya menjadi sebuah program yang bisa diakses banyak orang. Jika ini sebagai program upskilling atau menambah keterampilan, dinilainya program Kartu Prakerja muatannya kurang mendalam.
“Kalau memang serius untuk menambah keterampilan mestinya fokus materi yang pas dengan harga yang tidak mahal. Terlebih di masa sulit akibat PHK karena pandemi Covid-19, tentu masyarakat akan lebih tertarik menerima bantuan tunai," katanya.
Kartu Prakerja diperuntukan satu dari lima penduduk Indonesia usia 15-24 tahun yang tidak sedang bekerja, sekolah atau dalam masa pelatihan. Total bantuan yang diberikan Rp 3.550.000 dengan rincian biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif penuntasan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan insentif survei kebekerjaan Rp 150 ribu.
Menurut Treviliana, peluncuran Kartu Prakerja sebagai JPS selama masa pendemi Covid-19 dinilai sebagai program paling berbeda dibandingkan dengan program JPS negara-negara lain. Sebab, di banyak negara lain di saat pandemi Covid-19 lebih memilih memberikan bantuan yang bersifat langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kalau memang serius untuk menambah keterampilan mestinya fokus materi yang pas dengan harga yang tidak mahal.
“Meskipun kondisi negara berbeda-beda dan kita sudah mengeluarkan keringananan pembayaran listrik dan lain-lain, tapi meluncurkan program upsklilling di Kartu Prakerja di era Covid-19 sebagai Jaring Pengaman Sosial, saya nilai kurang tepat," ucapnya.
Peneliti CfDS lainnya, Paska Darmawan mengatakan, dari riset CfDS terhadap Kartu Prakerja ditemukan beberapa kelas menaruh tarif cukup mahal, meskipun muatan kelas tersebut sama dengan kelas-kelas lain tetapi bisa dengan biaya murah. Misalnya, ada kelas digital marketing melalui webinar mematok harga Rp 3,5 juta, sementara ada kelas lain yang muatannya hampir sama dengan biaya yang jauh lebih murah.
Paska menilai mayoritas kelas yang ditawarkan lebih pada pengembangan kapasitas digital dari individu yang mengikuti program ini. Program seperti ini bisa mendapat apresiasi untuk beberapa tahun ke depan, tapi untuk saat ini perlu mempertimbangkan ada kesenjangan digital pada masyarakat Indonesia.
“Beberapa wilayah di Indonesia tidak memiliki sinyal kuat untuk mengakses internet, sementara sebagaian besar masyarakat memakai internet dengan kuota data sehingga ketika mereka harus dituntut mengakses konten dari kelas, dan hampir semua berbasis video tentu ini akan menyulitkan mereka dalam mengakses konten tersebut," ungkapnya.
Belum lagi soal infrastruktur, masih banyak masyarakat mengakses internet menggunakan telepon pintar (smartphone), sementara beberapa kelas dalam Kartu Prakerja untuk menampilkan lebih baik misalnya menuntut penggunaan laptop. “Sehingga kesenjangan semacam ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengimplementasikan Kartu Prakerja ini," katanya.
Hal lain, pemerintah perlu mempertimbangkan aksesibilitas dan kapasitas pemegang Kartu Prakerja dalam mengikuti kelas-kelas ini. Pemerintah perlu menjamin keamanan dan privasi data dari peserta Kartu Prakerja terutama terkait data sharing dari pemerintah, platform maupun pihak ketiga lainnya.
Diakuinya, kesejangan digital memberikan dampak yang signifikan terhadap siapa saja yang berkeinginan mendaftar Kartu Prakerja, sebab untuk mendaftar saja diperlukan kuota internet cukup besar. Belum lagi persoalan sinyal internet yang menuntut cukup kuat karena untuk mengunggah foto dan lain-lain.
“Jadi, di awal saja sudah ada kesenjangan digital sehingga bisa disimpulkan Kartu Prakerja sebagai JPS ini belum menjangkau semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilikirkan agar ini bisa terjangkau oleh semua, untuk merangkul lapisan masyarkat yang tidak memiliki akses internet yang cukup memadai," imbuhnya. []
Baca Juga:
- Pemerintah Tambah Anggaran Kartu Prakerja Rp 20 T
- Cek Lolos Dapat Kartu Prakerja, Begini Caranya
- Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Kedua 20 April 2020
