Jakarta - Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS mendatangi pimpinan DPR meminta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk skandal PT Asuransi Jiwasraya (persero).
Usulan itu telah ditandangani seluruh anggota Fraksi PKS berjumlah 50 dan diteken semua anggota Fraksi Demokrat berjumlah 54. Syarat mutlak usulan pembentukan Pansus itu kemudian diterima Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.
"Hari ini kami diterima oleh Pimpinan DPR Pak Azis, Alhamdulillah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah aspirasi yang tentu juga harus dijalankan oleh Pimpinan DPR," kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
Kita juga ingin bahwa ada keseriusan untuk membongkar berbagai aspek yang ini juga meruntuhkan terhadap kepercayaan publik.
Harun mengungkapkan, skandal Jiwasraya bukanlah kasus remeh. Sebab itu, semestinya ditangani secara serius oleh DPR dengan Pansus.
"Kedua kita juga ingin bahwa ada keseriusan untuk membongkar berbagai aspek yang ini juga meruntuhkan terhadap kepercayaan publik. Kalau kita tidak serius untuk menuntaskan terhadap Jiwasraya ini, kepercayaan publik juga akan luntur terhadap lembaga-lembaga keuangan," ujarnya.
Herman mengaku, pihaknya lebih memilih pembentukan Pansus Jiwasraya meski Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR telah memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya.
"Ayo kita gabungkan di dalam Pansus. Supaya kita bisa terkordinasi komprehensif dan tuntas. Saya kira ini sebagai latar belakang yang ingin disampaikan," papar dia.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron meyakini kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya dapat diselesaikan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus).
"Justru apa yang disampaikan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu kita untuk bisa menyelesaikan Jiwasraya dan lain-lainnya, Jiiwasraya dulu selesai dengan hak angket atau pansus, supaya komprehensif, terkoordinasi dan tuntas," kata Herman di Jakarta Pusat, Minggu, 2 Februari 2020.
Herman menerangkan, pembahasan kasus Jiwasraya melalui pembentukan Panja yang saat ini sudah dilakukan DPR tidak bisa menyelesaikan persoalan Jiwasraya, karena Panja dinilai bersifat parsial.
"Oleh karena itu, kenapa mendorong pansus supaya sama-sama kepentingan, dan cara berpikir kita untuk menyelesaikan persoalan secara komprehensif duduk sama-sama komisi 6, 11 dan 3 dengan berbagai permasalahanya Jiwasraya itu dalam satu ruangan," katanya.
Kasus Century, lanjut Herman, yang diselesaikan secara Pansus bisa dijadikan pembelajaran, bukan untuk dijadikan contoh karena pada kasus Century adanya campur tangan politik dan tidak menyelesaikan masalah.
"Kenapa kemudian pak SBY mengingatkan, bahkan keras kepada kami Anda jangan berpolitik dalam persoalan Jiwasraya karena kalau kita masuk dalam ranah politis subtansi tidak dapat, oleh karenanya pengalaman Century yang lalu jangan kemudian diulang dalam penyelesaian Jiwasraya," kata Herman.
Untuk merealisasikan pembentukan pansus Jiwasraya, Herman mengaku Fraksi Demokrat sedang melobi sejumlah fraksi di DPR.
"Kita juga ingin melihat apakah ada fraksi lain yang interest pada pansus ini. Tapi selebihnya bahwa kami ingin mengubah perasaan saja pada teman teman lain untuk sama-sama memahami bahwa penyelesaian persoalan Jiwasraya tidak cukup dengan panja. Harus lebih baik lagi melalui pansus," tukas dia.
Dia berharap fraksi yang lain juga dapat melihat bahwa dengan pansus, kasus asuransi dari perusahaan plat merah itu dapat diselesaikan dengan optimal. Terlebih, dapat mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah.
"Jiwasraya ini punya BUMN sahamnya 100% dimiliki negara. Kalau negara saja tidak menjamin tidak memberikan kepastian bahkan tidak menegakan hukum seadil-adilnya untuk para pelaku kejahatan bagaimana publik dan dunia internasional trust kepada kita," tutur dia. []
