Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPW) PKS DIY mengusulkan kepada DPP PKS untuk tetap konsisten sebagai partai oposisi. Usulan tersebut berdasarkan rapat pengurus harian DPD PKS kabupaten/kota se DIY.

Ketua DPW PKS DIY M. Darul Falah mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin, tidak mengubah sikap PKS di DIY. Konsistensi PKS ini menunjukkan dukungannya kepada 02 yang tidak setengah-setengah serta bentuk pertanggungjawaban atas pilihan.

"PKS di DIY menginginkan tetap di jalur oposisi. Langkah ini sebagai wujud konsistensi yang pada Pilpres lalu mengusung pasangan 02," katanya di sela Syawalan PKS DIY di Kantor DPW PKS DIY Jalan Gambiran Yogyakarta, Minggu 30 Juni 2019.

Dia mengatakan, pilihan untuk berada di jalur oposisi ini sudah berdasarkan keputusan rapat pengurus harian DPD PKS kabupaten/kota di DIY. "Keputusan ini akan kami usulkan ke DPP PKS agar tetap berada di luar pemerintahan," kata dia.

Falah mengatakan, sikap konsisten partai terhadap pilihan politik sebagai oposan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan benar. "Konsistensi itu membuat demokrasi tetap seimbang," ujar dia.

Sikap oposan ini, selain menjadikan demokrasi lebih hidup, juga menguntungkan rakyat. "Rakyatnya diuntungkan, karena saat ada kebijakan pemerintah yang salah, kita mengkritisinya. Ada balancing," tutur Falah.

Falah mengatakan, usulan menjadi partai oposan nantinya yang menentukan DPP PKS melalui Majelis Syuro. "Kami mengusulkan, Dewan Syuro DPP PKS yang menentukan," kata dia.

Salah satu Wakil Ketua DPP PKS Sukamta mengatakan, DPP PKS belum menentukan arah politik lima tahun ke depan. "Untuk berkoalisi atau tidak dengan pemerintahan menjadi kewenangan majelis syuro," kata dia.

Anggota DPR RI dari Dapil DIY ini mengungkapkan, sikap oposisi sangat dibutuhkan agar tidak merugikan masyarakat. "Kalau tidak ada yang mewakili 65 juta yang kemarin tidak memilih 01 tidak bagus juga. Harus ada yang mengimbangi," ujar dia.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan, yang perlu dipahami sikap oposisi bukan berarti anti pemrintah. Kalau antipemerintah adalah makar, makar harus ditumpas.

PKS berada di dalam sistem pemerintahan tetap berada dalamnya, hanya saja berada di parlemen. Ada 60-an wakil rakyat dari PKS yang ada di Senayan. "Jadi PKS di dalam DPR RI, sebagai oposisi di luar pemerintah. Kita tidak ikut di eksekutif, tapi panggung kita di legislatif," ujar Sukamta.

Menurut dia, check and balancing dalam demokrasi dibutuhkan. Partai oposisi seperti PKS dalam lima tahun pemerintahan Jokowi periode lalu, sebagai sparing partner.

"Bagi yang menang silakan memerintah, yang kalah konsekuensinya di luar pemerintahan. Inilah PKS," kata dia. 

Baca juga: