Jakarta - Anggota Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta merespons soal Indonesia mengaktifkan kembali calling visa melalui Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) di masa pandemi Covid-19.
Dia menegaskan, Covid-19 bukanlah peristiwa yang biasa. Maka dari itu, kata dia, banyak negara sedang melakukan pengetatan pintu keluar masuk sebagai upaya menangkal penyebaran virus corona.
Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina
Sukamta berpandangan, jika tidak berhati-hati, pemerintah bisa masuk dalam perangkap normalisasi hubungan dengan Israel yang saat ini gencar dipromosikan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara Timur Tengah dan negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam.
Sebab, tambah dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulangkali menyatakan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"Saya berharap pemerintah jangan sampai lengah, pemerintah harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945," kata Sukamta melalui keterangannya, Sabtu, 12 Desember 2020.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.
"Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mediterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional," ujarnya.
Menurutnya, situasi itu akan semakin mempersulit dilakukannya perdamaian antara Palestina bersama Israel.
"Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina-Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel," kata dia.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap, pemerintah bisa meninjau kembali pengaktifan calling visa khususnya untuk negara Israel.
"Saya kira wajar jika beberapa kalangan khawatir ada arah normalisasi dengan Israel, apalagi dalam beberapa waktu terakhir terlihat sangat intens komunikasi yang dilakukan antara pejabat Indonesia dengan pejabat AS," tuturnya.
- Baca juga: Fadli Zon: Calling Visa Israel Adalah Sebuah Penghianatan
- Baca juga: Ditjen Imigrasi Buka Calling Visa Bagi WNA Israel dan Korut
"Padahal ini masa Trump sebagai presiden tinggal menghitung hari, ini kan kesannya seperti kejar tayang. Akan lebih baik jika diplomasi yang intens dilakukan setelah Presiden AS terpilih dilantik. Karena terbuka kemungkinan kebijakan luar negeri AS di bawah Biden akan alami perubahan," ucap Sukamta menambahkan.[]
