Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta rencana pelatihan online program Kartu Prakerja yang akan digulirkan, agar segera dihentikan dan tidak dipaksakan untuk dijalankan, dan lebih baik ada pengalihan dana untuk internet gratis. Hal ini mengingat banyaknya kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan senilai Rp 5,6 triliun yang dia anggap tidak efektif jika berjalan di masa pandemi wabah virus corona atau Covid-19.
Sukamta melanjutkan, program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya, serta ada kesan bahwa program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital. Pasalnya, proses tender tidak sesuai sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Hentikan segera! dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja. Saat seperti ini mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi segera Covid-19 yang hingga hari ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas di banyak kabupaten atau kota," katanya kepada Tagar, Jumat, 24 April 2020.
Baca juga: Plus Minus Kartu Prakerja Dampak Pandemi Covid-19
Ini jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis.
Sukamta mengatakan jika pandemi Covid-19 tidak segera diselesaikan oleh pemerintah, maka dampaknya akan semakin berat untuk masyarakat. Dia menilai, program Kartu Prakerja masih dapat dilakukan jika wabah virus ini sudah hilang dari Indonesia.
"Jika Covid-19 ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR ini berpandangan, konsep Kartu Prakerja seakan dipaksakan berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia. Namun demikian, kata dia, perubahan konsep ini dianggapnya masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.
Baca juga: PKS Harap Kartu Prakerja Bisa Dirasakan Anak Bangsa
"Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19. Dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, kita setuju. Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial," kata Sukamta.
Menurutnya, banyak persoalan dari program Kartu Prakerja. Dia menjelaskan, jika ini merupakan jaring pengaman sosial, mestinya hanya menyasar orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sementara program ini bisa menyasar siapa saja yang usianya di atas 18 tahun tidak sedang mengenyam pendidikan.
Kedua, pelatihan secara online bisa didapatkan dengan mudah dan bahkan beberapa perusahaan digital memberikan layanan secara gratis. Menurut Sukamta, daripada membayar untuk pelatihan online, lebih baik pemerintah menyediakan internet gratis selama 4-6 bulan di masa Covid-19 saat ini.
"Ini jauh lebih bermanfaat, masyarakat yang butuh pelatihan bisa mencari sendiri lewat internet yang disediakan koneksinya secara gratis. Ketiga, pemerintah menyatakan sendiri bahwa program pelatihan online ini tidak menjamin peserta dapat pekerjaan, jelas program ini menghamburkan anggaran 5,6 triliun," ucap Sukamta. []
