Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menolak wacana tempat kerja anggota DPR dan MPR disulap menjadi rumah sakit (RS) darurat pasien virus corona atau Covid-19. Dia menegaskan itu meski kurva jumlah pasien positif corona terus menanjak dengan kasus terbanyak di Jakarta.
"Gedung DPR/MPR tidak cocok karena tidak punya fasilitas menginap," kata Ketua DPP PKS ini kepada Tagar, Sabtu, 29 Maret 2020.
Di Kompleks Parlemen Senayan memiliki banyak ruangan di gedung-gedungnya. Hanya saja, kata Anggota DPR Komisi II ini, kebanyakan ruangan hanya pantas untuk sidang. "Banyaknya ruang rapat," ujarnya.
Yang cocok hotel-hotel milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dapat cepat difungsikan.
Selain itu, Mardani mengatakan, pasokan listrik, jumlah kamar mandi, tata ruang, tidak memadai untuk dijadikan rumah sakit. Sebab itu, dia mengusulkan hotel-hotel milik negara dimaksimalkan penggunaannya untuk mewadahi lonjakan pasien corona. "Yang cocok hotel-hotel milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dapat cepat difungsikan," ujarnya.
Dia mencontohkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menyulap empat hotel BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI menjadi penginapan sementara tenaga medis. Kapasitas listrik, kamar mandi dan tata ruangnya menjadikan hotel lebih efektif dijadikan rumah sakit darurat.
"Oleh karena itu, hotel BUMN jauh lebih proporsional,” katanya.
Diusulkannya Gedung DPR diubah menjadi rumah sakit darurat penanganan virus corona datang dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza. Dia mengatakan langkah itu dapat diterapkan apabila rumah sakit dan Wisma Atlet yang telah disiapkan oleh pemerintah tak mampu lagi menampung jumlah pasien.
Riza mengatakan sejumlah koleganya di DPR telah membicarakan usulan ini. Dia mengklaim semua anggota dewan di Senayan tak keberatan jika kantornya diubah menjadi rumah sakit corona.
Tapi anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menolak masukan itu. Menurut PKS, usulan tersebut tak berdasar. "Terlalu dipaksakan. Tdk efektif ruangannya," ujar Ketua DPP PKS ini. []