Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam rencana aneksasi Tepi Barat yang disetujui bersama antara Netanyahu dari Partai Likud dan rekan koalisi Benny Gantz dari Partai Biru dan Putih.
Dia mengatakan, rencana Israel sangat berbahaya dan dapat merusak berbagai upaya menghadirkan solusi atas konflik Palestina-Israel.
Jika ini dibiarkan menurut perkiraan para pejabat Palestina, akan hilang 30 persen hingga 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur. Ini jelas langkah penjajahan yang nyata yang harus dihentikan oleh dunia
"Rencana Israel aneksasi wilayah Tepi Barat ini jelas terindikasi bagian dari upaya lanjutan dari agenda 'Deal of the Century' yang di awal tahun 2020 disepekati secara sepihak oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) tanpa melibatkan Palestina," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Senin 15 Juni 2020.
Baca juga: PKS Sebut Pemerintah Kehilangan Taji Hadapi Tiongkok
Dia menjelaskan, AS sudah mengisyaratkan lampu hijau kepada Israel untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat. Lantas, dukungan tersebut menurutnya harus dihentikan.
"Jika ini dibiarkan menurut perkiraan para pejabat Palestina, akan hilang 30 persen hingga 40 persen wilayah Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur. Ini jelas langkah penjajahan yang nyata yang harus dihentikan oleh dunia," ujarnya.
Baca juga: LCS Memanas, PKS: Pastikan Wilayah Indonesia Aman
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengapresiasi respon cepat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengirim surat ke 30 negara sahabat.
Surat itu juga berupa ajakan yang disampaikan kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saat hadiri Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) OKI secara virtual pada Rabu malam (10 Juni 2020) untuk bersama-sama menolak rencana aneksasi.
"Kita harap pemerintah melalui Kemlu terus menggalang dukungan secara lebih luas, tidak hanya terbatas negara sahabat dan OKI tetapi juga bisa mengajak negara-negara Eropa. Kita paham banyak negara saat ini sedang sibuk hadapi pandemi Covid-19. Namun demikian rencana aneksasi ini jauh lebih bahaya dari pandemi virus, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat berat," ujarnya.
Selanjutnya, dia berharap agar pemerintah menggunakan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan keamanan PBB untuk mengusulkan resolusi penolakan rencana aneksasi Tepi Barat.
"Intinya segala daya upaya perlu kita lakukan untuk menolak setiap upaya penjajahan. Masyarakat Indonesia kita harapkan juga ikut aktif meramaikan penolakan rencana aneksasi melalui saluran media sosial. Kami dengar Netanyahu akan memajukan rencana aneksasi mulai 1 Juli. Untuk hadapi rencana gila ini masyarakat dunia harus bersatu," ucap Sukamta. []
