Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menyarankan agar Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai ke Laut Natuna Utara.
Dia mengatakan perlu dilakukan peningkatan eskalasi di Laut China Selatan (LCS) akibat saling reaksi antara militer China dan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir.
Dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan cost guard China masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia. Reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi China dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia
Lantas, dia meminta negara agar memastikan kedaulatan wilayah Indonesia tetap aman. Hal itu diungkapkan melalui siaran pers yang diterima Tagar, Jumat, 12 Juni 2020.
"Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan, pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia," katanya.
Baca juga: PKS Sebut Pemerintah Kehilangan Taji Hadapi Tiongkok
Menurut anggota Komisi I DPR ini, pemerintah harus serius memperhatikan wilayah Indonesia itu, dimana negara memiliki perbatasan langsung dengan LCS.
"Dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan cost guard China masuk ke Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia. Reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi China dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara China dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif, selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia. Selain itu Tanah Air punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara.
Baca juga: PKS Imbau PLN Tuntaskan Soal Lonjakan Tarif Listrik
"Fokus kita hanya amankan wilayah Indonesia. Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. China sebagai bagian dari UNCLOS, harus menghormati keputusan ini," kata dia.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap selain menjaga wilayah Indonesia dengan kekuatan TNI, pemerintah juga perlu terus memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama, khususnya dengan negara-negara ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak China atas LCS.
"ASEAN harus bersatu menolak klaim China atas LCS dan perlu ada langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah ini. Bersatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan China mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase tahun 2016 yang telah mementahkan klaim historis atas LCS," ucap Sukamta. []
