Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta menilai negara tidak punya keberanian dalam menghadapi pemerintahan Tiongkok. Sebab, perbudakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di kapal masih saja terjadi.
Dia menegaskan, pemerintah Indonesia dalam hal ini harus segera memberikan peringatan keras kepada negara tetangga itu. Pasalnya, hingga kini masih terjadi perbudakan di kapal ikan berbendera Tiongkok.
Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan bahwa tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia diperlakukan seperti budak, lalu mati dan dibuang ke laut
"Selama ini pemerintah Indonesia terkesan kehilangan taji ketika berhadapan dengan negara Tiongkok. Indonesia negara berdaulat harus mampu melindungi rakyatnya dimana pun berada," katanya kepada Tagar, Jumat, 12 Juni 2020.
Baca juga: PKS Minta Ungkap Mafia Perbudakan TKI, Khususnya ABK
Sukamta menuturkan, dua anak buah kapal (ABK) nekat melompat dari kapal berbendera China, Fu Lu Qing Yuan Yu. Mereka mengaku tidak tahan dengan perlakuan tak manusiawi layaknya seperti ABK kapal lainnya.
Dia berpandangan, perbudakan di kapal kembali terjadi karena tidak ada langkah tegas pemerintah mengusut tuntas persoalan yang pernah terjadi sebelumnya, yakni pelarungan 3 ABK berstatus WNI beberapa waktu lalu.
"Lagi-lagi rakyat Indonesia menjadi budak di kapal berbendera Tiongkok. Kejadian ini menunjukan bahwa tidak ada tindaklanjut serius setelah beberapa waktu lalu Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia diperlakukan seperti budak, lalu mati dan dibuang ke laut," ujarnya.
Harapan Sukamta, Kementerian Luar Negeri harus segera mengambil sikap tegas karena ini sudah berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM).
"Pemerintah khususnya Kemenlu dalam urusan luar negeri harus mengambil langkah-langkah taktis strategis dengan kebijakan-kebijakan diplomasi bermartabat dalam menangani masalah TKI yang bekerja di kapal-kapal asing," kata dia.
Baca juga: Dugaan Perbudakan ABK WNI, Harus Dibongkar Hulunya
Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, urusan dalam negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) harus bertanggungjawab.
"Semakin banyak yang mengelola namun nasib TKI kita tidak berubah masih sengsara dan jadi budak di negeri orang. Masalah ABK tidak melalui mekanisme perizinan kerja secara resmi sering kali menjadi alasan pemerintah. Pemerintah seperti terkesan memindahkan kesalahan kepada ABK," ucapnya.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini menerangkan, jika persoalan ini kerap terjadi menandakan adanya sistem kebijakan yang salah.
"Padahal jika kasus yang berulang kali terjadi maka ini menandakan ada yang salah dalam sistem kebijakan, kerja dan pengawasan dari pemerintah," ucap Sukamta.
Sebelumnya, dua ABK asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pematangsiantar nekat lompat dan menceburkan diri ke laut dari kapal ikan FU LU Qing Yuan Yu 901 berbendera China karena tidak tahan disiksa. Mereka sempat bertahan di laut selama tujuh jam hingga diselamatkan oleh nelayan di perairan Pulau Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). []
