Pematangsiantar - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta meminta pemerintah memenuhi Alat Perlindungan Diri (APD) untuk kebutuhan tim medis sebagai garda terdepan dalam penanganan Corona atau Covid-19 di Tanah Air. Jika tidak dilakukan, kepercayaan masyarakat akan hilang begitu saja.
Selain itu yang membutuhkan APD, seperti petugas keamanan, cleaning service, teknisi, bagian manajemen, baik di puskesmas maupun rumah sakit harus mendapat perhatian. Pasalnya, mereka juga turut menangani para pasien Covid-19.
"Karena itu pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan para tenaga medis dan tenaga pendukungnya. Agar masyarakat percaya dengan pemerintah sehingga tumbuh optimisme," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta kepada Tagar, Sabtu, 18 April 2020.
Menurut dia, jika pemerintah terkesan lalai dan kurang serius, tentu hal itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat. "Meskipun begitu, apapun kondisinya, mari kita tetap optimis, bahwa kita bisa melalui semua ini dan memenangi pertarungan ini," ucap dia.
Ekspor APD ini prioritas yang salah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan Indonesia bisa memproduksi 17 juta unit paket APD dalam setiap bulannya, sehingga tetap ingin mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan.
Lantas, pernyataan pemerintah itu ditimpali oleh Sukamta, apalagi setelah mendengar pernyataan Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa yang mengeluhkan minimnya APD di RSPAD pada saat rapat dengan Komisi I DPR. Persoalannya, APD hanya bertahan 4 hari ke depan.
"Pertama, jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD? Sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis. Stok APD di RSPAD akan habis Senin 20 April besok," ujarnya.
Selanjutnya, Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ketersediaan APD dapat memprediksi persediaannya sampai kapan akan bertahan.
"Kedua, Saya berharap pemerintah melakukan prediksi dengan benar, sehingga ketemu angka yang relatif tidak terlalu meleset nantinya. Dari sini bisa dihitung jumlah real kebutuhan APD kita," ujar dia.
Anggota Komisi I DPR ini menuturkan dalam kondisi pandemi Corona ini seharusnya pemerintah memprioritaskan kebutuhan APD dalam negeri daripada harus mengekspor ke luar negeri.
"Beberapa negara melarang ekspor barang atau alat yang akan menjadi kebutuhan darurat dalam negeri, sementara pemerintah kita melalui pernyataan Menkeu Bu Sri Mulyani tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi," tutur Sukamta.
Kata dia, keinginan mengekspor APD ke luar negeri merupakan langkah yang salah, sementara di Indonesia sendiri masih membutuhkannya.
"Ekspor APD ini prioritas yang salah. Saya kira ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, APD untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga membeli, bukan disumbangkan," katanya.
Anggota Banggar DPR ini berharap pemerintah dapat menjamin kualitas APD tersebut memenuhi standar kelayakan. Dia mengaku mendapat laporan bahwa APD yang tersedia mengalami kerusakan.
"Kami mendapat laporan di beberapa tempat bahwa APD yang ada tidak sesuai standar, seperti misalnya barang cacat sudah sobek, dst. Ini tolong diperhatikan. Para pelaku bisnis alat kesehatan hendaknya lebih mementingkan kepentingan kita bersama dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, dari pada mencari keuntungan semata dengan menyajikan kualitas alkes seadanya," ucap Sukamta. []
