Jakarta - Wakil Ketua FPKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto berharap Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang berlangsung setiap 10 Agustus, menjadi momentum evaluasi terhadap pencapaian riset dan inovasi nasional.
Mulyanto berpendapat, peringatan Hakteknas menjadi pemacu dan pemicu lahirnya hasil riset dan inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), harus mempunyai kreatifitas membuat berbagai terobosan baru agar penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan riset dan inovasi terus berkembang.
Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional
"Sebagai sebuah bangsa kita patut bangga dengan beragam pencapaian hasil riset dan inovasi yang sudah dihasilkan. Secara kualitas terbukti hasil riset dan inovasi anak bangsa mampu bersaing di kancah internasional. Untuk itu diperlukan dukungan yang konsisten dari Pemerintah agar keberhasilan yang sudah diraih dapat dikembangkan," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Senin, 10 Agustus 2020.
Mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini berpandangan, hingga kini pemerintah belum memperlihatkan keseriusan dalam membangun program inovasi teknologi nasional sebagai dasar keunggulan kompetitif bangsa, baik dari aspek pendanaan maupun kelembagaan.
"Sampai hari ini saja bentuk kelembagaan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) masih belum jelas. Padahal Pemerintah berjanji akan menerbit Perpres tentang Kelembagaan BRIN di akhir tahun 2019. Tapi sampai memasuki semester II tahun 2020 pun, Perpres itu belum juga muncul," ujarnya.
Doktor nuklir lulusan Tokyo Technology Institute ini menilai Perpres terkait BRIN sudah sangat mendesak. Lantas dia menyebut, tanpa ada kejelasan bentuk kelembagaan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan riset yang selama ini berjalan.
Dia beranggapan, program riset dan inovasi yang sudah direncanakan terancam tak terlaksana karena tidak jelasnya aspek kelembagaan.
Mulyanto menambahkan, penundaan ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak mempunyai political will untuk membangun inovasi nasional. Semestinya kata dia, sesuai fatsun yang ada, pemerintah tidak menunda selama ini.
"Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional. Karena itu di kalangan peneliti senior, muncul kegamangan mengenai ketidakjelasan eksistensi lembaga mereka, termasuk kesan politisasi lembaga inovasi," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR ini juga menyinggung lemahnya dukungan pemerintah terkait anggaran litbang. Untuk riset vaksin Covid-19, misalnya, melalui Konsorsium Riset Nasional, ternyata hanya dialokasikan dana litbang kurang lebih sekitar 20 milyar.
"Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dana pengembangan vaksin Covid-19 dari Sinovac. Karenanya jangan heran kalau akhirnya nanti bangsa ini merogoh kocek triliunan rupiah untuk membeli vaksin impor dari Cina itu. Kita masih senang menjadi bangsa "pembeli", ketimbang bangsa "pembuat"," ucapnya.
"Sementara, tantangan pembangunan kita semakin lama semakin berat dan peran riset-inovasi menjadi semakin vital. Medan kompetisi produksi telah bergeser dari keunggulan SDA (comparative advantage) menuju pada keunggulan bersaing (competitive advantage)," kata Mulyanto menambahkan.
Selanjutnya, kata dia, nilai tambah dan daya saing produk sangat dipengaruhi oleh sentuhan teknologi dan inovasi. Dirinya pun mendesak agar pemerintah serius dalam mengatasi persoalan tersebut.
- Baca juga: Rafli: Omnibus Law Pangkas Kewenangan BPKS Sabang
- Baca juga: PHK Massal oleh BUMN, PKS: Tindak Pemutusan Sepihak
"Karena itu jangan heran kalau yang terjadi adalah de-industrialisasi dini. Hal ini disebabkan sektor industri kita terus merosot, kalah bersaing untuk ekspor. Pemerintah seharusnya serius membenahi soal ini. Jangan untuk mengurusi kelembagaan BRIN saja, sudah lebih dari 8 bulan masih terlantar. Ini kan aneh," ujar Mulyanto.[]
