Jakarta, (Tagar 24/11/2018) - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya melakukan pencitraan biar dikira berpihak rakyat dengan janji menghapus pajak motor apabila memenangi Pemilu 2019.
Janji menghapus pajak motor, sebut Adi, dalam rangka memikat simpati publik untuk menggaet suara pemilih.
"Ini pasti pencitraan, agar PKS dipersepsikan sebagai partai yang berpihak kepada rakyat, karena isu ini kan merupakan kebutuhan rakyat," ujar Adi kepada Tagar News melalui sambungan telepon, Sabtu siang (24/11).
Adi mengatakan negara akan mengalami kerugian besar kalau kebijakan menghapus pajak motor tersebut terealisasi.
Baca juga PKS Janji Hapus Pajak Motor Kalau Menang Pemilu
"Pendapatan negara kan selama ini dari pajak kendaraan bermotor dan mobil. Apalagi diberlakukan pajak progresif bagi orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu, pajaknya ditingkatkan. Kalau ini dihilangkan, tentu saja pendapatan negara akan berkurang dari sektor pajak," ujar Adi Prayitno.
Adi mempertanyakan solusi konkret selanjutnya dari PKS yang membangun wacana untuk menghilangkan pajak motor.
"Kalau tidak dikaji sama sekali, ini bisa menjadi kebijakan utopis yang tidak bisa direalisasikan," jelasnya.
Menurut Adi, untuk pembayaran pajak motor saat ini memang cukup mahal dan naik setiap tahun. Lebih lanjut ia menerangkan, negara memang sedang menggenjot pendapatan melalui sektor pajak.
"Orang akan suka dengan penghapusan pajak begini. Saya rasa semua orang mendengar penghapusan pajak akan setuju. Tapi problemnya, negara akan berkurang secara pendapatan dari sektor pajak. Lalu, kira-kira menambal pendapatan dari sektor lainnya apa? Kan itu yang harus diperhitungkan. Sementara, kondisi bangsa dan negara kita ini sedang tidak punya uang, kan tidak mungkin terus menerus mengandalkan utang," jelasnya.
SIM Seumur Hidup Cukup Rasional
Terkait kebijakan SIM seumur hidup, menurut Adi Prayitno hal tersebut cukup rasional untuk diseriusi. Ia justru berharap agar KTP dan SIM bisa inline, bisa diurus satu kali untuk seumur hidup.
"Kalau KTP seumur hidup, kenapa SIM tidak bisa. Padahal fungsinya sama. Di SIM semua identitas sama dengan KTP, yang membedakan adalah SIM hanya khusus untuk kendaraan bermotor dan mobil," jelasnya.
Menurut Adi, bila menimbang aspek kerugian bagi pihak terkait, KTP juga pasti menimbulkan kerugian karena tidak ada biaya administrasi selanjutnya setelah ditetapkan menjadi KTP seumur hidup.
"Berbeda dengan dulu, harus perpanjangan per lima tahun yang menimbulkan biaya administrasi. Umumnya negara kan dapat anggaran dari orang yang mengurus KTP dan SIM. Mungkin agak mudah untuk membuat SIM seumur hidup," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf menyatakan akan memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019.
Terkait hal itu, yang dimaksud pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber cc- kecil. []
