Jakarta, (Tagar 24/11/2018) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat janji manis, akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019.

"Pada Pemilu 2019, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya di Jakarta dilansir kantor berita Antara.

Almuzzammil mengatakan yang dimaksud dengan pajak sepeda motor adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

Sementara yang dimaksud SIM seumur hidup adalah untuk SIM A, SIM B1, Sim B2, SIM C DAN SIM D.

Ia mengatakan sejumlah alasan PKS melontarkan janji kampanye tersebut. Pertama kebijakan ini diyakini akan meringankan beban hidup rakyat.

"Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat, karena tarif dasar listrik naik, harga beras kualitas medium yang terus naik. Berdasarkan data BPS rata-rata harga beras sepanjang 2010-2018 dari Rp6.700 naik menjadi Rp12.000," jelasnya.

Ia mengatakan pengurangan beban sekecil apa pun, termasuk misalnya, pengurangan pajak dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira. Terlebih saat ini terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, sebagian besar di antaranya milik rakyat kecil.

"Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini," kata dia.

Ia menekankan kebijakan penghapusan pajak roda dua ini bentuk insentif kepada para pengguna kendaraan bermotor. Ketika pengguna roda empat, mobil dan lain-lain mendapat fasilitas jalan tol dengan dana BUMN dan APBN puluhan triliun pertahun, wajar jika pengguna motor atau roda dua mendapat insentif fiskal dengan penghapusan pajak tahunan.

Alasan kedua, penghapusan pajak akan mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

Alasan ketiga, karena sepeda motor juga termasuk alat produksi masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

Di pedesaan, kata dia, sepeda motor digunakan sebagai sarana produksi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian. Sementara di perkotaan sepeda motor juga digunakan sebagai sarana produksi, untuk pergi ke tempat kerja, untuk mengangkut barang dagangan dan termasuk ojek online yang berjumlah jutaan pengemudi.

"Jadi sepeda motor sekarang telah berubah sebagai sarana produksi juga," jelasnya.

Alasan keempat, penghapusan pajak diyakini PKS tidak akan menganggu secara signifikan keuangan APBD provinsi.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8 persen dari total APBD," kata dia.

Sementara itu terkait alasan pemberlakuan SIM seumur hidup, ia menjelaskan karena perbaruan SIM setiap lima tahun sekali merepotkan.

Ia mencontohkan bahwa KTP yang dahulu harus lima tahun sekali diperbarui dan sekarang diberlakukan seumur hidup, berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat.

Selain itu masyarakat juga diringankan dari sisi biaya pembuatan SIM yang cukup satu kali saja.

"Di beberapa negara, telah diberlakukan SIM seumur hidup," kata dia. 

Bukan Pencitraan

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menyatakan bahwa wacana usulan penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup bukan pencitraan tetapi janji konkret yang diupayakan terwujud oleh PKS.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menuturkan, kebijakan ini berangkat dari hasil kajian yang matang dengan melibatkan beberapa kepala daerah dari PKS.

"Sebagai partai politik, kami tentu menawarkan gagasan kampanye yang bukan sekadar pencitraan, tetapi ini adalah janji kongkrit kami yang sudah kami kaji, sudah kami diskusikan dengan kepala daerah yang kami miliki," katanya.

Ia juga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan gagasan yang realistis untuk diwujudkan.
Salah satu hasil kajiannya, menurut Pipin, kemacetan di jalan raya paling banyak disebabkan oleh kendaraan roda empat, dibandingkan roda dua.

Ia menuturkan minat masyarakat terhadap kendaraan roda dua masih tinggi, karena dianggap lebih murah dan efektif untuk saat ini.

Hal itulah yang menjadi peluang ekonomi bagi ojek daring untuk menjadi alternatif transportasi umum, di luar kereta rel listrik (KRL) commuter line yang dapat mengangkut jutaan penumpang.

"Saat ini, ojek daring menjadi salah satu transportasi umum yang diminati, mudah, murah, dan efektif, bagi masyarakat. Beberapa kajian kalau kita baca, KRL commuter line dalam satu hari mengangkut satu juta penumpang. Sedangkan ojek daring 15 juta dalam satu minggu. Artinya perbandingannya hampir dua kali lipat, 15 juta dan tujuh juta," ujarnya.

Pipin mengkritisi beberapa insentif yang digulirkan pemerintah karena lebih cenderung berpihak kepada masyarakat kalangan atas dan pemodal, sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat bawah.

Untuk itu, ujar dia, wacana tersebut merupakan keberpihakan yang sangat rasional dan betul-betul dibutuhkan masyarakat kecil.

"Intinya keadilan sosial bagi mereka. Dan tentu, ini kampanye gagasan bagi kami. Saya kira, partai lain belum menyampaikan ini. Ini adalah janji kampanye PKS," pungkasnya. []