Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini, mengatakan pemberian fasilitas isolasi mandiri (isoman) bagi anggota dewan dan pegawai di lingkungan DPR RI harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
"Pada prakteknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," ujarnya kepada wartawan, Rabu, 28 Juli 2021.
Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Fraksi PAN bahwa fasilitas hotel itu tidak tepat di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat saat ini.
Untuk itu Jazuli pun meminta agar Setjen DPR tak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel atau penginapan, tetapi cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR. Misalnya, Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya.
"Bahkan kami mengusulkan agar fasilitas isoman tersebut tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR tapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyarakan Rumah Jabatan Anggota DPR RI untuk bisa dimaksimalkan menjadi tempat isoman. Sebab, menurutnya perumahan anggota dewan berada pada perkomplekkan yang terintegrasi dan tertutup dari warga.
"Saya sejak awal sudah menyuarakan agar Rumah Jabatan Anggota DPR RI digunakan sebagai tempat isoman. Karena itu, terkait adanya usulan fasilitas hotel, sikap kami tetap sama yaitu maksimalkan saja rumah jabatan," kata Eddy di Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021.
Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut mengajak Anggota Fraksi PAN yang lain menyediakan rumah jabatannya sebagai tempat isoman.
"Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Fraksi PAN bahwa fasilitas hotel itu tidak tepat di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat saat ini. Kita maksimalkan saja Rumah Jabatan Anggota jadi Rumah Isoman," ujarnya. []
