Formappi: Fasilitas Isoman DPR Rusak Kepercayaan Rakyat

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota DPR RI akan merusak kepercayaan rakyat terhadap DPR.
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai kebijakan penyediaan fasilitas khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) muncul di tengah situasi krisis yang juga dialami masyarakat dan kebijakan ini bisa merusak kepercayaan rakyat kepada DPR. 

"Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri," ujar Lucius, Selasa, 27 Juli 2021.

Menurutnya kebijakan tersebut sangat tidak mencerminkan roh lembaga parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan.


Posisi Sekjen tak tergantung pada seberapa publik percaya padanya jabatan sekjen justru tergantung pada seberapa anggota DPR yang dilayani merasa terlayani dengan baik dan mewah.


"Dengan kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita," ucapnya.

Menurut Lucius kebijakan fasilitas isolasi mandiri khusus anggota DPR di hotel adalah bentuk ketakpedulian Setjen DPR pada citra parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ia menilai Sekjen DPR, Indra Iskandar, hanya berpikir bagaimana membuat anggota DPR yang dilayaninya makin senang dan happy.

"Toh posisi Sekjen tak tergantung pada seberapa publik percaya padanya. Jabatan sekjen justru tergantung pada seberapa anggota DPR yang dilayani merasa terlayani dengan baik dan mewah," ucapnya.

Selain itu, kata Lucius, kalau kebijakan ini murni inisiatif Sekjen DPR. Apalagi baru-baru ini ramai kritikan untuk sekjen yang juga disuarakan oleh sebagian anggota DPR lantaran posisinya yang merangkap Komisaris BUMN.

"Jadi dengan menyediakan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri, sekjen akan terlihat peduli dengan anggota DPR, sehingga tak ikut-ikut mempersiapkan rangkap jabatan yang diembannya sebagai Sekjen sekaligus komisaris," katanya.

Oleh karena itu, Lucius berharap kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak citra parlemen harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kebjjakan yang dikeluarkan Sekjen DPR membuat parlemen semakin dibenci rakyat. 

"Anggota DPR yang tentu akan menanggung efek politik dari kebijakan-kebijakan istimewa dari kesekjenan itu," ucapnya. []

Berita terkait
346 Orang di Gedung DPR Sembuh dari Covid-19
Jumlah ini kemungkinan bakal lebih besar karena Setjen hanya menghitung jumlah orang yang melakukan tes di laboratorium yang difasilitasi di DPR.
Akun Twitter Anggota DPR AS Diblokir Karena Posting Covid-19
Twitter bekukan sementara akun anggota DPR AS dari partai Republik, Marjorie Taylor Greene, karena cuitan keliru mengenai Covid-19
Komisi IX DPR: PPKM Darurat Tak Disosialisasikan dengan Baik
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah tidak mensosialisasikan PPKM Darurat dengan maksimal dan sebaik-baiknya.
0
Staf Medis Maradona Akan Diadili Atas Kematian Legenda Sepak Bola Itu
Hakim perintahkan pengadilan pembunuhan yang bersalah setelah panel medis temukan perawatan Maradona ada "kekurangan dan penyimpangan"