Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota terus bergulir meski masih terjadi pro kontra. Pemerintah memastikan pemindahan ibu kota tetap akan dilakukan.
Soal wacana pemindahan ibukota, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia perlu belajar dari Brasil dan Pakistan yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya dalam waktu kurang dari lima tahun.
"Ternyata ada dua negara yang di tahun 60-an memindahkan ibu kotanya dan membutuhkan waktu tidak lebih dari lima tahun untuk membuat kota yang dibangun dari nol dan sudah beroperasi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota negara," ujar Bambang saat menjadi pembicara kunci dalam acara talkshow "Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara" di Balikpapan, Selasa, 1 Oktober 2019 malam.
Pemerintah Brasil di bawah pimpinan Presiden Juscelino Kubitschek saat itu merasa ada ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon. Pada 1956, pemindahan ibu kota negara mulai dilakukan dari Rio De Janeiro ke Brasilia, yang saat itu tanahnya relatif kosong. Kendati ada penduduknya, minim kegiatan. "Akhirnya pada 1960 Presiden Brasil saat itu berhasil mendeklarasikan ibu kota negara baru, hanya dalam waktu lima tahun," kata Bambang.
Sementara itu, ucap Bambang, Pakistan memindahkan ibu kota negara dari Karachi ke Islamabad di bawah pimpinan Presiden Ayub Khan. Wilayah Karachi yang berada di pinggir pantai saat itu dianggap sudah tidak terkendali walaupun berkembang menjadi kota dagang dan bisnis.
Menurut Bambang, Pakistan punya perbatasan dengan Afganistan dan di situ ada daerah pegunungan. Namun Pakistan juga sulit memonitornya sebab harus ada perimbangan. Pemindahan ibu kota juga untuk mengurangi beban Karachi karena penduduknya banyak dan padat seperti Indonesia. Pada 1963 pemerintah Pakistan berhasil memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad hanya dalam waktu empat tahun.
Bambang menekankan, keberhasilan Brasil dan Pakistan tersebut, seharusnya juga bisa dilakukan di Indonesia dalam periode waktu yang sama atau bahkan lebih cepat. Dengan dukungan teknologi yang lebih maju, kemampuan tenaga kerja yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik, mimpi untuk membangun ibu kota negara yang baru di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bisa terwujud.
"Saya selalu tekankan awal 2024 Insya Allah, pemerintahan sudah bisa dilakukan di ibu kota baru. Jadi harus ada deadline yang ketat dan contoh yang jelas supaya semua orang termotivasi untuk bisa melakukannya tepat waktu," kata Bambang.
Sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi XI, Sarmuji mengatakan pemindahan ibu kota tidak dalam waktu dekat. Menurutnya, pemindahan ibu kota butuh proses sehingga jika akan diterapkan, masih jauh menuju perpindahan masyarakatnya.
"Saya kok belum melihat ada tanda-tanda ibu kota akan dipindah dalam waktu dekat. Pemerintah memang sudah memberikan surat tetapi belum mengirim naskah UU, itu kan juga perlu waktu," kata Sarmuji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Politikus Partai Golkar ini menilai pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan.
"Apakah iya persiapannya bisa dimulai diawal tahun depan," ucapnya.
Sebelumnya, surat dari Presiden Jokowi nomor R34/PRES/08/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, perihal penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 27 Agustus 2019.
Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru.
