UNTUK INDONESIA
Petinggi KPK: Kalau SIM Tidak Lulus Jangan Nyogok
Wakil Ketua KPK mengajak masyarakat sama-sama memberantas korupsi dengan cara sederhana misalnya ketika gagal dalam ujian SIM jangan nyogok.
Ilustrasi ujian SIM. (Foto: Antara)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengajak masyarakat sama-sama memberantas korupsi. Bahkan dari upaya sederhana seperti tidak menyogok saat ketika gagal dalam ujian surat izin mengemudi (SIM) hingga menitip absensi.

Kan sesungguhnya agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin 'kiamat' suatu negara kemudian negara jadi bubar.

Saut menyampaikannya saat menghadiri Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Minggu 8 Desember 2019.

"Saya bilang kalau SIM tidak lulus jangan nyogok sampai kapan pun. Jangan melanggar lalu lintas, jangan buang sampah sembarangan, mahasiswa jangan buat titip absen. Jadi, kita harus lihat dari yang sederhana," kata Saut.

Saut menyebut peringatan Hakordia 2019 juga bagian dari upaya KPK menyadarkan semua pihak bahwa kasus rausah dapat membuat "kiamat" suatu negara.

"Kan sesungguhnya agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin 'kiamat' suatu negara kemudian negara jadi bubar. Negara jadi tidak efisien, tidak efektif, ketidakadilan," katanya.

Puncak peringatan Hakordia 2019 akan digelar di gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin 9 Desember 2019. Adapun tema yang diambil untuk Hakordia 2019 adalah Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju.

Rangkaian kegiatan dimulai pada Jumat 6 Desember 2019 dengan diselenggarakannya Festival Suara Anti Korupsi (SAKSI) dan penghargaan Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi 2019.

Selanjutnya pada Minggu 8-13 Desember 2019 banyak rangkaian kegiatan yang digelar seperti Festival Film Antikorupsi 2019 dan Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, dan lelang eksekusi 22 barang rampasan negara.

Kemudian, sejumlah workshop bagi stakeholder antikorupsi yang melibatkan media massa, CSO, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah dan mitra pembangunan, diskusi tentang kajian KPK terkait Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol, seminar dengan tema Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik, dan kegiatan Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi.

Berita terkait
Standar Pelayanan Publik di Simalungun Buruk
Kepala Ombudsman perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengatakan, Kabupaten Simalungun terburuk dalam pelayanan publik se provinsi Sumut.
Grasi Jokowi untuk Annas Maamun Buat KPK Kecewa
Meski mengaku kecewa keputusan Presiden Jokowi, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku tidak bisa mengintervensi.
KPK Menanti LHKPN Menteri, Wamen dan Stafsus Jokowi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti LHKPN menteri, wakil menteri, hingga staf khusus (stafsus) Presiden Jokowi. Istana minta Januari 2020.
0
Adisutjipto Yogyakarta Antisipasi Virus Corona
Bandara Adisutjipto Yogyakarta memperketat pegawasan penumpang dari penerbangan luar negeri untuk ansipasi penyebaran virus corona.