Jakarta - Menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, kinerja para kepala daerah menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat. Bagi yang mendapat penilaian positif dalam penanganan virus corona atau Covid-19 maka mereka layak kembali memimpin di daerah masing-masing.
Namun, di situasi serba sulit ini masih banyak kepala daerah yang menyampaikan informasi Covid-19 bersifat politis sehingga terkesan mencari panggung.
Saya wanti-wanti kepada petahana untuk tidak sekali-kali melakukan hal itu. ini urusan kemanusiaan jangan di bawa ke ranah politik
Kepada Tagar, Ketua Badan Angggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai tindakan seperti itu tidak layak dilakukan para petahana jika tujuannya semata-mata untuk memenangkan kontestasi Pilkada untuk periode berikutnya.
"Saya wanti-wanti kepada petahana untuk tidak sekali-kali melakukan hal itu. ini urusan kemanusiaan jangan di bawa ke ranah politik," katanya, Kamis, 16 Juli 2020.
Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, memenangkan Pilkada dengan memanfaat kasus Covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat.
"Kalau menurut hemat saya ini bahaya sekali. Jangan memanfaatkan hal itu agar dirinya terpilih dengan memanfaatkan Covid-19. Ini berbahaya. Karena ini bisa menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Harus di stop," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyoroti beberapa rumah sakit (RS) nakal yang sengaja membuat pasien negatif menjadi positif Covid-19 hanya untuk mendapatkan keuntungan.
Menurut informasi yang diterimanya, ada beberapa RS di berbagai daerah yang melakukan kecurangan seperti itu.
"Karena sudah beredar dimana-mana, seperti di Medan, Manado, Surabaya, Ciamis, Pasuruan dan lain-lain. Banyak masyarakat yang meninggalnya bukan Covid-19 tapi dinyatakan Covid-19," kata dia.
Dia berpendapat, tindakan yang dilakukan RS nakal ini sesungguhnya telah melanggar etika kedokteran.
"Ada rumah sakit yang mulai nakal. Karena anggarannya itu, kalau orang sampai meninggal bisa antara 45 juta sampai 90 juta. Tapi inikan melanggar etika kedokteran, kemudian secara kemanusiaan ini memang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan oleh rumah sakit," kata dia.
Said Abdullah berpandangan, dalam menangani persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan sudah selayaknya membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk membongkar kejahatan-kejahatan di rumah sakit rujukan Covid-19.
- Baca juga: Semangat Rafli Kande Perjuangkan Pedagang Kopi Gayo
- Baca juga: Hendropriyono Tawarkan Ahmad Dhani Jadi Menteri Jokowi
"Saya sampaikan kepada pak menteri kesehatan, yang pertama kalau ini terjadi maka harus ada tim satgas khusus yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kalau itu betul maka pecat saja dokternya yang bertanggungjawab," ucap Said Abdullah. []