Jakarta - Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid dalam sekolah kebijakan publik yang diadakan Rumah Milenial Indonesia (RMI) beberapa waktu lalu menanamkan harapan besar bagi anak-anak muda di negeri ini untuk membuat perubahan yang nyata.
Dalam pertemuan yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia tersebut, Yenny Wahid menyuarakan agar anak muda mempunyai energi dan kekuatan untuk mendobrak, serta mengeluarkan semangat untuk melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan Tanah Air.
"Kalian adalah calon pemimpin, banyak harapan disematkan kepada kalian. Semoga niatan baik kalian untuk menata republik ini diberikan jalan oleh Yang Maha Kuasa," katanya melalui siaran pers yang diterima Tagar, Selasa, 14 Juli 2020.
Dalam diskusi virtual itu, Yenny mengaku, di Indonesia kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif selalu dikaitkan dengan agama. Dia berpendapat, kebijakan itu juga termasuk dalam permasalahan gender, dan semua bidang lainnya termasuk tentang warga negara yang termajinalkan.
Jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke wilayah Papua sebenarnya sangat besar. Namun tidak berdampak kepada pemerataan akses pelayanan dasar
"Kebijakan inklusif sering sekali hanya dikaitkan dengan urusan agama saja, padahal kebijakan inklusif memiliki makna yang sangat luas. Sebagai contoh kebijakan yang berkaitan dengan gender. Seharusnya di era saat ini, sudah tidak ada lagi permasalahan terkait dengan gender," katanya.
Selanjutnya, Yenny juga menyoroti persoalan afirmasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang lebih besar kepada masyarakat yang berada di Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.
"Jumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke wilayah Papua sebenarnya sangat besar. Namun tidak berdampak kepada pemerataan akses pelayanan dasar. Seharusnya, dana alokasi tersebut harus tepat sasaran, sehingga tercipta pemerataan," ujarnya.
Tak sampai disitu, dia juga menyarankan pemberian identitas atau label pada suatu kota. Ia mengatakan, seharusnya dalam hal tersebut lebih mengedepankan sifat yang inklusif.
Dengan demikian, menurut pandangannya tidak ada masyarakat yang merasakan kebijakan diskriminatif.
"Pembahasan rancangan perda Kota Religius di Kota Depok seharusnya berisikan pasal-pasal yang tidak mendiskriminasi agama-agama. Di Indonesia seharusnya tidak boleh ada diskriminasi pada hal-hal yang sifatnya mendasar," ujarnya.
Dia juga menyampaikan dukungannya kepada RMI atas kegiatan sekolah kebijakan publik yang telah dilaksanakan.
"Anak muda harus terus berkarya, terutama dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan publik," ucap Yenny Wahid.
Sementara, pendiri Rumah Milenial Indonesia (RMI) Sahat MP Sinurat menegaskan, sebagai bangsa yang majemuk, kebijakan pemerintah harus selalu berdiri di atas semua unsur. Dia meminta tidak ada keberpihakan kepada salah satu kelompok atau golongan.
"Pemerintah, baik pusat dan daerah harus selalu memberikan kebijakan yang inklusif agar tidak ada rakyat yang termarjinalkan karena kebijakan pemerintah. Generasi muda harus memiliki kepekaan sosial sehingga dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan yang eksklusif dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja," kata Sahat.
Dia berpandangan, sekolah kebijakan publik yang diadakan secara virtual tersebut merupakan wadah belajar dan berjejaring bagi generasi muda sebelum terjun ke dalam pengabdian di tengah masyarakat.
- Baca juga: Bara JP: Bersihkan BUMN dari Kelompok Radikal
- Baca juga: Manfaatkan Covid-19, 7 Perusahaan BUMN dapat Bantuan
"Sekolah kebijakan publik angkatan pertama ini diikuti 130 orang peserta dari seluruh Indonesia. Melihat banyaknya teman-teman muda yang ingin mengikuti kegiatan ini, rencananya kita akan adakan kelas angkatan kedua pada bulan Oktober mendatang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi generasi muda dan kemajuan Indonesia," ucap Sahat. []
