UNTUK INDONESIA
Petahana Manfaatkan Corona Agar Menang Pilkada 2020
Bagi yang mendapat penilaian positif dalam penanganan virus corona atau Covid-19 maka mereka layak kembali memimpin di daerah masing-masing.
Ilustrasi Pilkada 2020 Serentak pada September. (Foto: Tagar/Istimewa)

Jakarta - Menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, kinerja para kepala daerah menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat. Bagi yang mendapat penilaian positif dalam penanganan virus corona atau Covid-19 maka mereka layak kembali memimpin di daerah masing-masing.

Namun, di situasi serba sulit ini masih banyak kepala daerah yang menyampaikan informasi Covid-19 bersifat politis sehingga terkesan mencari panggung.

Saya wanti-wanti kepada petahana untuk tidak sekali-kali melakukan hal itu. ini urusan kemanusiaan jangan di bawa ke ranah politik

Kepada Tagar, Ketua Badan Angggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai tindakan seperti itu tidak layak dilakukan para petahana jika tujuannya semata-mata untuk memenangkan kontestasi Pilkada untuk periode berikutnya.

"Saya wanti-wanti kepada petahana untuk tidak sekali-kali melakukan hal itu. ini urusan kemanusiaan jangan di bawa ke ranah politik," katanya, Kamis, 16 Juli 2020.

Politisi PDI Perjuangan ini berpendapat, memenangkan Pilkada dengan memanfaat kasus Covid-19 sangat berbahaya bagi masyarakat.

"Kalau menurut hemat saya ini bahaya sekali. Jangan memanfaatkan hal itu agar dirinya terpilih dengan memanfaatkan Covid-19. Ini berbahaya. Karena ini bisa menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Harus di stop," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti beberapa rumah sakit (RS) nakal yang sengaja membuat pasien negatif menjadi positif Covid-19 hanya untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut informasi yang diterimanya, ada beberapa RS di berbagai daerah yang melakukan kecurangan seperti itu.

"Karena sudah beredar dimana-mana, seperti di Medan, Manado, Surabaya, Ciamis, Pasuruan dan lain-lain. Banyak masyarakat yang meninggalnya bukan Covid-19 tapi dinyatakan Covid-19," kata dia.

Dia berpendapat, tindakan yang dilakukan RS nakal ini sesungguhnya telah melanggar etika kedokteran. 

"Ada rumah sakit yang mulai nakal. Karena anggarannya itu, kalau orang sampai meninggal bisa antara 45 juta sampai 90 juta. Tapi inikan melanggar etika kedokteran, kemudian secara kemanusiaan ini memang menurut saya tidak pantas untuk dilakukan oleh rumah sakit," kata dia.

Said Abdullah berpandangan, dalam menangani persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan sudah selayaknya membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk membongkar kejahatan-kejahatan di rumah sakit rujukan Covid-19.

"Saya sampaikan kepada pak menteri kesehatan, yang pertama kalau ini terjadi maka harus ada tim satgas khusus yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kalau itu betul maka pecat saja dokternya yang bertanggungjawab," ucap Said Abdullah. []

Berita terkait
Jokowi Apresiasi Penanganan Corona di 5 Provinsi
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja lima provinsi dalam penanganan Covid-19. Salah satunya Sumatera Barat.
Manfaatkan Covid-19, 7 Perusahaan BUMN dapat Bantuan
Anggota Badan Anggaran DPR mencatat setidaknya 7 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mendapat bantuan.
Pesan Yenny Wahid ke Pemerintah Soal Indonesia Timur
Yenny Wahid menyarankan agar pemerintah beri kebijakan yang lebih besar kepada masyarakat yang berada di Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.
0
Petahana Manfaatkan Corona Agar Menang Pilkada 2020
Bagi yang mendapat penilaian positif dalam penanganan virus corona atau Covid-19 maka mereka layak kembali memimpin di daerah masing-masing.