UNTUK INDONESIA
Pesan Bonek Mania untuk Calon Wali Kota Surabaya
Koordinator Green Noord 27 menegaskan Bonek tidak akan terlibat politik praktis di Pilkada Kota Surabaya.
Suporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania, tidak bisa memberi dukungan kepada tim kesayangan karena sanksi dari Komisi Disiplin PSSI. Persebaya menjamu Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 8 Desember 2019. (Foto: Tagar/Gonang Susatio)

Surabaya - Bonek Mania secara terang-terangan sudah mendeklarasikan bahwa mereka tak akan ikut dalam berpolitik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya Surabaya. Namun, memasuki tahapan Pilkada Surabaya, banyak yang memanfaatkan nama besar Bonek dan Persebaya. 

Saat pendaftaran berkas pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Machfud Arifin - Mujiaman pada 6 September 2020 kemarin, hadirnya Bonek Jogoboyo dan presiden tim Persebaya, Azrul Ananda untuk memberikan dukungan.

Mungkin komunitas mendukung salah satu, itu dinamika berpolitik mereka ya.

Koordinator Bonek Green Nord 27, Husain Ghozali atau akrab disapa Cak Conk ini memiliki penilaian terhadap fenomena terjadi saat pendaftaran Machfud Arifin-Mujiaman kemarin.

Menurut Cak Conk, Bonek tidak akan ikut dalam politik praktis. Namun, kalau misal membawa nama diri masing-masing, menurutnya tidak masalah, karena setiap orang punya pilihan masing-masing.

"Mungkin komunitas mendukung salah satu, itu dinamika berpolitik mereka ya. Asal tahu saja, Bonek itu tidak akan terlibat politik praktis, tapi kalau individunya itu terserah mau ikut secara sendiri mau mendukung siapa," kata Cak Conk.

Cak Conk sangat menyayangkan apabila ada bakal calon Wali Kota Surabaya membawa nama Bonek dan juga Persebaya. Sebab, dua nama tersebut bisa membawa dampak besar karena berkaitan dengan sejarah Kota Pahlawan.

"Saya kira membawa nama Bonek sangat disayangkan. Karena nama Bonek itu besar, tidak hanya membawa nama satu dua orang saja maupun komunitas. Kalau individu terserah, asal jangan menunjukkan Boneknya," kata dia.

Sementara itu, Cak Conk juga mengerti bagaimana sikap Bonek ketika hadirnya masa politik seperti ini. Ia pun menyebut saat ini suporter tim Persebaya sudah cerdas dan tidak mau ditunggangi oleh salah satu calon.

"Misalkan saja sebagai koordinator Bonek, secara pribadi saya terserah ketika nanti nyoblos mau memilih paslon mana ya itu terserah saya. Mau golput pun juga terserah. Asal jangan menggunakan atribut Bonek atau pun Persebaya. Bonek itu sudah cerdas, tidak mau didikte oleh pasangan calon," ujar dia.

Selain itu, Cak Conk juga mengingatkan kepada pasangan Calon Wali Kota yang hendak maju di Pilkada Surabaya jangan sekali-kali memanfaatkan nama besar Bonek.

"Kalau kalian (Calon Wali Kota) memanfaatkan nama Bonek, sudah tahu pasti mereka tidak akan didukung," kata Cak Conk.

Tak hanya mengaitkan nama Bonek dalam pencalonan Wali Kota Surabaya, Cak Conk mencontohkan dulu calon-calon yang hendak maju, saat kampanye saja memakai baju Bonek dan atribut Persebaya.

Cak Conk menyadari Kota Surabaya identik dengan Bonek. Namun, ia meminta hal tersebut jangan dimanfaatkan. Apalagi menurutnya, calon Wali Kota pun belum bisa memberi sesuatu Bonek dan Persebaya.

"Kalau kalian niat daftar Cawali, apa yang harus anda kasihkan untuk Surabaya, bukan hanya mendompleng nama Bonek atau Persebaya saja," ucap Cak Conk. []

Berita terkait
Komitmen Bonek Berbagi Masker Hingga Surabaya Hijau
Dirigen Bonek Tribun Kidul, Agus Tessi mengatakan Bonek berkomitmen untuk terus membagikan dan menyadarkan menggunakan masker.
Presiden Persebaya Antar Machfud-Mujiaman ke KPU
Bakal calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin mendaftar tanggal 6 karena bertepatan dengan hari lahirnya.
Komisioner dan Pegawai KPU Surabaya Jalani Tes Swab
Pemkot Surabaya memfasilitasi KPU untuk dilakukan swab pasca satu calon Wali Kota positif terinfeksi Covid-19 pasca pendaftaran.
0
YLBHI: di Tangan Jokowi - Ma'ruf Hukum Diinjak dan Dipolitisasi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin hukum dan HAM diinjak dipolitisasi