UNTUK INDONESIA
Permohonan Sidang Uji Materi UU KPK akan Dibahas di RPH
Sedikitnya 22 mahasiswa mengajukan uji materi terhadap revisi UU KPK. Perkembangannya UU KPK akan dibahas dalam RPH.
Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pendahuluan uji formil UU KPK di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/10/2019). Sidang tersebut menguji tentang perubahan kedua atas UU KPK terhadap UUD 45 terkait dewan pengawas KPK. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta - Sedikitnya 22 mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah mengajukan uji materi terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melengkapi objek yang sebelumnya dinilai hakim belum ada.

Salah satu pemohon, Wiwin Taswin, menyebutkan pihaknya mengajukan pengujian formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Selain itu, pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 19 Tahun 2019 soal Dewan Pengawas terhadap UUD NRI 1945. Dewan pengawas KPK, kata dia, berpotensi mengurangi independensi KPK serta berpotensi melemahkan kewenangan KPK.

"Selain mempertegas pengujiannya, kami juga sudah memasukkan mengenai objek yang diuji, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Wiwin dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin 28 Oktober 2019, seperti dilansir dari Antara.

Dalam perkembangan sidang, permohonan uji materi UU yang diajukan 22 mahasiswa tersebut akan dibahas dalam rapat permusyawarahan hakim (RPH).

Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan mengatakan RPH akan membahas kelanjutan perkara tersebut. 

"Hasil dari persidangan ini akan disampaikan ke RPH, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan atau masih dilanjutkan ke sidang pleno dan sebagainya," kata Anwar.

Selanjutnya Anwar meminta pemohon untuk untuk menunggu pemberitahuan soal kelanjutan persidangan atau langsung putusan.

Berita terkait
KPK Ingatkan Menteri Sampaikan Laporan Harta Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyurati menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menyampaikan laporan harta kekayaan
Ditanya UU RKUHP dan KPK, Ini Jawaban Yasonna Laoly
Presiden Jokowi kembali menunjuk Yasonna H. Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM. Apakah UU RKUHP dan KPK akan dibahas kembali di periode keduanya?
Zainudin Amali Menpora Jokowi Pernah Diperiksa KPK
Zainudin Amali yang ditunjuk Jokowi menjadi Menpora, diketahui pernah beberapa kali diperiksa lembaga anti rasuah KPK untuk sejumlah kasus korupsi.
0
Cara Startup di Bali Bertahan dari Badai Covid-19
Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang paling terkena dampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah perusahaan startup.