Jakarta - Staff Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya meminta agar kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Papua tidak terulang lagi. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kawasan Slipi, Jakarta pada Senin siang, 19 Agustus 2019.
Lenis mengaku sudah berkoordinasi dengan pemuka adat setempat di Papua agar dapat menenangkan masyarakat yang terpicu atas kerusuhan yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Jumat, 16 Agustus 2019 lalu.
"Saya sudah kasih tahu kepala adat yang ada di provinsi, di kabupaten, sampai tingkat kampung agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Lenis.
Lenis juga meminta kepada tokoh adat dan pemuka agama agar dapat menenangkan masyarakat sehingga kerusakan fasilitas publik di beberapa kota di Papua tidak bertambah.
Lenis yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua juga meminta agar pihak kepolisian yang mengamankan situasi di Papua tidak melakukan tindakan represif.
"Saya sudah meminta kepada pihak keamanan agar jangan ada yang pegang senjata. Jangan ada lagi yang melakukan perlawanan. Itu yang membuat Indonesia kacau," ujarnya.
Penyelesaian Konflik
Menurut Lenis, konflik yang terjadi di masyarakat perlu diselesaikan dengan pendekatan adat. Ia berpandangan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Kementerian Adat, sehingga masyarakat Papua dapat merasa dihargai.
"Ke depan perlu kita dorong agar ada Kementerian Adat. Lagi pula Menteri Adat kan belum pernah ada. Kementerian Agama kan sudah ada. Seperti yang saya bilang, Papua perlu dihargai," ujar Lenis.
Lenis juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian khusus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.
Menyoroti Kasus di Surabaya
Lenis juga menyoroti kasus penyerbuan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) atas insiden penurunan bendera merah putih saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.
Lenis menilai kerusuhan yang terjadi baik di Surabaya, Malang, dan Papua agar tidak dibesar-besarkan dan dibawa ke ranah hukum.
"Saya menyampaikan hal ini atas nama kepala suku. Persoalan yang terjadi sekarang ini jangan dibesar-besarkan. Yang perlu dilakukan adalah penegakan hukumnya," kata Lenis tegas.
Lenis juga meminta agar ada proses hukum yang berjalan dengan adil.
"Kejadian yang di Surabaya dan di Malang, siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kata-kata kasar, lalu siapa yang bilang usir suruh pulang, siapa yang nyebar bendera ini kita bawa ke ranah hukum karena kita warga negara Indonesia punya duduk untuk itu," ujar Lenis.
