Jakarta - Perebutan kursi panas pemimpin Partai Golongan Karya (Golkar) antara dua calon ketua umum, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) memasuki babak baru saling klaim jumlah dukungan dari akar rumput.
Bermula ketika Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perindustrian, mendeklarasikan diri untuk kembali maju dalam pemilihan ketua umum di Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019 mendatang, lantaran mendapat banyak dukungan dari tingkat daerah.
"Insyaallah (maju kembali). Ada beberapa daerah sudah memberikan dukungan," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.
"Sudah hampir semua DPD sudah memberikan dukungan dan sikap," ujar dia, menambahkan.
Selain mengklaim telah mendapat dukungan dari arus bawah, Airlangga juga mempersilakan kepada siapapun kader Golkar yang ingin bersaing dengannya pada pemilihan ketua umum melalui Munas.
Ya namanya Munas Golkar kan terbuka untuk publik.
Airlangga menegaskan, helatan akbar itu bakal berlangsung sesuai jadwal, yakni pada Desember 2019 mendatang.
Di sisi lain, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai justru mendesak agar Munas dipercepat dari jadwal semula. Mereka ingin helatan dilakukan sebelum anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dilantik pada bulan Oktober mendatang.
Yorrys yang menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bamsoet melawan Airlangga, bahkan mengklaim Bambang Soesatyo telah mengantongi mayoritas suara pengurus Golkar di berbagai daerah tingkat II atau kabupaten/kota.
"Pak Bambang Soesatyo, sampai ini hari sudah mendapat dukungan lebih dari 400 dukungan," kata Yorrys di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu, 7 Juli 2019.
Yorrys bahkan merinci jumlah dukungan pemilik suara di Munas dengan rincian, pengurus tingkat II sebanyak 514 suara, tingkat DPD I ada 34 suara, DPP Golkar 1 suara, Organisasi Masyarakat (ormas) pendukung ada 10 suara, serta Dewan Pembina Partai 1 suara.
"Ini jumlah suara sah di dalam Munas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)," kata dia.
Seolah tidak mau kalah, Airlangga Hartarto kembali mengklaim telah mendapat dukungan atas pencalonannya kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas mendatang. Tidak tanggung-tanggung, dia menyebut telah didukung sebanyak 71 persen suara atau lebih dari 400 DPD.
Dengan deklarasi dukungan dari Sulsel, menggenapi dari 375 menjadi 400 dukungan, masih akan meningkat dan mengalir beberapa hari kedepan. Teknisnya sudah dicap dan materai dan dirapatkan diplenokan.
Airlangga berada di Makassar untuk menghadiri acara halalbihalal dan konsolidasi keluarga Golkar Sulsel. Halalbihalal kemudian dirangkai dengan deklarasi dukungan ketua-ketua DPD II Partai Golkar se-Sulsel atas pencalonan Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.
Halalbihalal dan deklarasi dukungan dihadiri oleh elit dan petinggi partai beringin antara lain, Sekjen DPP Golkar Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Plt Ketua Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng, Ketua Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Plt Ketua Golkar Sulsel HAM Nurdin Halid, Ketua Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Munzir, Rungkono, dan Yahya Zaini.
Restu Jokowi Jadi Penentu
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakalan menjadi penentu soal siapa yang bakal terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang beringin tersebut.
"Saya masih yakin dengan tesis. Siapa pun yang menang di Munas mendatang, sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak?" kata Burhanuddin kepada wartawan, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu 7 Juli 2019.
Harus diakui hasil Munas mendatang tak hanya diwarnai oleh kejadian di internal ruang sidang, tapi bisa saja sering kali didominasi oleh variabel di luar sidang Munas. Apa itu? Ya itu soal tiket atau restu yang diberikan Jokowi sebagai presiden.
Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan Airlangga lebih memiliki kedekatan khusus dengan penguasa. Hal itu terlihat dari diberikannya dispensasi oleh Jokowi terkait larangan rangkap jabatan yang sebelumnya diberlakukan ketat oleh presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu.
"Sebelumnya, menteri dilarang menjabat rangkap (jabatan). Tetapi Airlangga diberi pengecualian untuk rangkap jabatan, yaitu sebagai menteri dan ketum Golkar," ujar dia.
Baca juga:
