Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakalan menjadi penentu soal siapa yang bakal terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang beringin tersebut.
"Saya masih yakin dengan tesis. Siapa pun yang menang di Munas mendatang, sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak?" kata Burhanuddin kepada wartawan, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu 7 Juli 2019.
"Harus diakui hasil Munas mendatang tak hanya diwarnai oleh kejadian di internal ruang sidang, tapi bisa saja sering kali didominasi oleh variabel di luar sidang Munas. Apa itu? Ya itu soal tiket atau restu yang diberikan Jokowi sebagai presiden," ujar dia
Menurut dia, saat ini ada dua nama kandidat yang diprediksi bakal maju menjadi calon ketua umum Golkar, yakni Airlangga Hartanto yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian, dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dalam analisisnya, Burhanuddin mengatakan Airlangga lebih memiliki kedekatan khusus dengan penguasa. Hal itu terlihat dari diberikannya dispensasi oleh Jokowi terkait larangan rangkap jabatan yang sebelumnya diberlakukan ketat oleh presiden terpilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 itu.
"Kalau dilihat sampai sekarang, dua nama itu (Airlangga Hartanto dan Bamsoet) punya jabatan yang memiliki akses langsung pada kekuasaan, presiden," kata Burhanuddin.
"Sebelumnya, menteri dilarang menjabat rangkap (jabatan). Tetapi Airlangga diberi pengecualian untuk rangkap jabatan, yaitu sebagai menteri dan ketum Golkar," ujar dia
Waktu Pelaksanaan Munas
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Andi Sinulingga mengaku belum mengetahui pasti kapan Munas diselenggarakan. Partai Golkar disebutnya baru akan menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal pelaksanaan munas. Pleno rencananya akan berlangsung pada pertengahan Juli 2019.
Kendati begitu, Andi mengatakan banyak kader Golkar yang mendorong agar Munas digelar sebelum kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin ditetapkan. "Pertengahan Juli kabarnya. Enggak lama lagi pasti rapat dan diputuskan. Ya termasuk menentukan Munasnya kapan." ujar dia.
"Ada dorongan (Munas) untuk sebelum penetapan kabinet. Ada dorongan seperti itu," kata dia melanjutkan.
Diketahui, jika mengikuti jadwal semula, Munas Partai Golkar seharusnya berlangsung pada Desember 2019. Namun, sejumlah kader pendukung Bamsoet sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024 berharap Munas bisa dilaksanakan sebelum bulan Oktober 2019.
Anggota tim sukses Bamsoet dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 Yorrys Raweyai mengatakan, dimajukannya pelaksanaan Munas akan sesuai dengan keinginan pemerintahan Jokowi yang baru.
"Setelah pelantikan DPR, alat kelengkapan semua harus dibahas. Setelah pelantikan presiden, kabinet dan seterusnya mereka akan bekerja," kata Yorrys.
"Nah itu ada keinginan yang kita baca sekarang ini bahwa pemerintah sekarang ini, pemerintahan Jokowi, supaya harus semua pemimpinnya baru, sehat, fresh, sehingga visi beliau bersama dengan, berjalan sebagaimana yang diharapkan," ujar dia.
Baca juga:
