Mamuju - Akibat terkendala biaya persalinan, seorang wanita asal Desa Leling Barat, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Ika Musliha, 37 tahun, harus kehilangan sang buah hati yang meninggal dunia saat masih dalam kandungan.
Kami sudah bolak-balik selama seminggu ini untuk memeriksa kandungan istri saya dan akhirnya dinyatakan meninggal.
Menurut suami Ika Musliha, Misyani Sentawan, 47 tahun, istrinya yang tengah hamil besar itu rutin memeriksakan kandungannya di salah satu Puskesmas di Mamuju dan akhirnya diminta dirujuk ke Rumah Sakit (RS) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Kami sudah bolak-balik selama seminggu ini untuk memeriksa kandungan istri saya dan akhirnya dinyatakan meninggal dalam kandungan," kata Misyani, saat dikonfirmasi di salah satu RS di Mamuju, 10 September 2020.
Dia mengungkapkan, dirinya telah mengurus sejumlah berkas untuk kelengkapan mendaftarkan diri sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), namun sayangnya kuota BPJS APBD tersebut dinyatakan telah habis.
"Karena tidak punya biaya, kami mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa,"katanya.
Setelah pengurusan SKTM, kata Misyani, dirinya menghadap ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mamuju. Namum, perjuangannya mengurus SKTM sia-sia setelah pihak Dinsos mengatakan bahwa kuota BPJS APBD sudah full.
"Kemudian kami ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamuju, tetapi pihak Dinkes mengatakan sudah tidak ada anggaran untuk itu,"keluh Misyani.
Dia menambahkan, dirinya kemudian meminta kepada kerabatnya untuk memasukkan keluhannya itu ke media sosial untuk mengundang perhatian para dermawan.
"Alhamduulillah, banyak yang simpati kepada kami dan membantu kami. Salah satunya ibu Sutinah yang menjamin biaya operasi istri saya. Kami sekeluarga sangat berterima kasih dan bersyukur atas bantuan ini, begitu juga dengan para dermawan yang lain,"katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Mamuju, Indira menjelaskan, BPJS bagi penduduk yang ditanggung oleh APBD kabupaten memang terbatas, sebab jumlahnya disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah.
"Sampai hari ini memang belum ada penambahan kuota BPJS yang ditanggung APBD Mamuju,"kata Indira.
Namun, Indira menjelaskan bahwa bagi masyarakat tidak mampu yang belum tercover dalam BPJS yang bersumber dari APBD, dapat diusulkan melalui Dinsos untuk dimasukkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN.
"Namun waktunya tentu cukup lama, sebab ini kewenangan Kemensos untuk menentukan apakah kepesertaannya dapat diakomodir atau tidak,"katanya. []
