Jakarta - Pemerintah telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikirim dari Beijing, China pada Minggu, 6 Desember 2020, malam.
Nanti di bulan Januari 2021, kita juga menargetkan 1,8 juta dosis vaksin bisa tiba lagi. Kita juga sudah memesan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di bulan Desember ini. Lalu ada lagi, 30 juta bahan baku di bulan Januari 2021,
Menurut Jokowi 1,2 juta vaksin yang diterima ini merupakan buatan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac Biotech. Lalu Presiden juga menargetkan, nanti pada bulan Januari vaksin sebanyak 1,8 juta dosis bisa tiba lagi di Indonesia.
“Nanti di bulan Januari 2021, kita juga menargetkan 1,8 juta dosis vaksin bisa tiba lagi. Kita juga sudah memesan 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku di bulan Desember ini. Lalu ada lagi, 30 juta bahan baku di bulan Januari 2021,” ucapnya.
Ia menjelaskan, karena masih dalam bentuk bahan baku vaksin tersebut tak bisa langsung didistribusikan. Perlu ada pemrosesan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Bio Farma di Indonesia. "Karena masih dalam bentuk bahan baku, jadi akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma lalu dijadikan vaksin siap pakai," kata Presiden.
Sebelumnya diberitakan Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin tiba dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu, 6 Desember 2020, malam. Presiden Joko Widodo pun menyampaikan rasa syukur atas kedatangan vaksin Covid-19 buatan perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, ini.
“Alhamdulillah, vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Covid-19,” kata Jokowi dalam keterangan persnya, mengutip kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu, 6 Desember 2020.
Namun demikian, vaksin dari Sinovac tersebut tak bisa langsung digunakan kepada masyarakat. Vaksin tersebut lebih dulu harus diperiksa keamanannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah diperiksa dan dinyatakan aman oleh BPOM, maka akan dikeluarkan izin edar darurat dan barulah vaksin tersebut siap disuntikkan ke masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, butuh waktu sekitar tiga hingga empat pekan bagi BPOM untuk mengkaji dan mengeluarkan izin edar darurat vaksin tersebut.
“Seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin. Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai,” ujar Jokowi. []
Baca juga: