Yogyakarta - kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, membangkitkan kembali geliat demokrasi di Tanah Air. Di sisi lain, bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.
Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Islam, Said Muhammad dalam acara webinar bertema Membaca Kepulangan Rizieq Shihab: Ancaman Demokrasi dan Menguatnya Intoleransi? yang digelar oleh Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I).
Baca Juga:
Menurut Said, polemik kepulangan Rizieq Shihab sudah berjejar menghiasi atmosfer sosio-politik Indonesia sejak dua tahun terakhir. “Beberapa waktu terakhir memang mengindikasikan ada semacam gerakan massa yang sekaligus menjadi ujian demokrasi. Tetapi, dalam konteks nation state, ketika ada gagasan yang membahayakan negara, pemerintah memang harus melakukan tindakan terukur, baik secara hukum atau security state,” ungkapnya, Senin, 21 Desember 2020.
Tapi ada indikasi bahwa massa Rizieq ditunggangi aktor politik intelektual, kaum elitis-borjuis.
Disebutkan Said, Rizieq sejak awal memang terjerat kasus hukum sebelum kepergiannya ke Arab Saudi. Fakta ini kemudian seolah memunculkan narasi diskriminasi ulama yang terus digelorakan oleh kelompok pengikutnya. Massa pendukung habib Rizieq memang bisa dibilang secara ideologis lahir dari kalangan akar rumput.
“Tapi ada indikasi bahwa massa Rizieq ditunggangi aktor politik intelektual, kaum elitis-borjuis, yang bisa saja lahir karena beda posisi politik dengan pemerintah,” ujarnya.
Diakuinya, Rizieq Shihab juga memiliki political effect yang terlihat dari dinamika sebelum dan paska kepulangannya dari Arab Saudi. Termasuk jargon revolusi akhlak yang diutarakan FPI terlihat lebih sebagai bahasa politik. Revolusi mental dianggap punya irisan dengan komunis-ateis.
Baca Juga:
Revolusi akhlak itu sebenarnya untuk mencari simpati masyarakat saja. Bahkan, yang lebih relevan berbicara soal revolusi akhlak adalah kalangan ormas tradisional. “NU, Muhammadiyah, dan Persis bahkan sudah melakukan itu melalui lembaga keagamaan mereka yang mengakar hingga pelosok desa,” kata Said.
Meski begitu, menurut Said, publik harus mencari jalan tengah untuk mengisi perbedaan pandangan berdasarkan prisnip Kebhinekaan. Rizieq sebagai tokoh agama, retorikanya tidak bisa dikalahkan oleh tokoh politik. “Saat ini butuh tokoh agama yang kharismatik, yang punya massa, memberi wacana yang bisa mengkonter gagasan Islam anti kemanusiaan,” katanya. []
