UNTUK INDONESIA
Pengamat Prediksi Koalisi Poros Baru di Sumbar Bubar
Pengamat politik dari Universitas Andalas menilai koalisi poros baru di Pilgub Sumatera Barat rentan bubar.
Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta. (Foto: Tagar/Dok.Pribadi)

Padang - Koalisi poros baru Pilgub Sumatera Barat (Sumbar) 2020 terancam bubar. Hal ini didasari beberapa faktor. Di antaranya, masalah kekompakan tiga partai politik (Golkar, PKB dan Nasdem).

Poros baru mesti teliti memilih pasangan calon yang akan mereka usung, tentunya calon yang memiliki daya tarik bagi masyarakat.

"Melihat perkembangan dan isu-isu lain yang berkembang, tidak kelihatan solidnya. Kecuali lobi mereka kuat, calon-calon yang mendaftarpun tidak terlalu kuat (dalam tanda kutip) dibandingkan dengan tiga calon lainya," kata pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Andri Rusta, Kamis, 13 Agustus 2020.

Andri menilai, sejak awal koalisi poros baru sudah menampakkan tanda-tanda berbeda. Mulai dari satu hari setelah diumumkan ternyata tiba-tiba partai PDI Perjuangan keluar dari koalisi poros baru, kemudian disusul dengan klaim dari Mulyadi-Ali Mukhni yang mengatakan sudah mendapatkan SK dukungan dari partai Nasdem.

"Kalau Nasdem keluar dari poros baru, yang terjadi asumsi publik adalah DPW menginginkan adanya calon baru tapi kemudian DPP sudah mengarah ke pasangan Mulyadi-Ali Mukhni," tuturnya.

Jika partai Nasdem keluar, tentunya poros baru akan bubar. Namun, kalau Nasdem bertahan maka akan muncul pasangan calon yang baru.

"Jadi memang tidak akan terlalu signifikan hasil dari poros baru kalau memang mereka ingin menjadi kandidat baru," tuturnya.

Andri mengatakan, poros baru juga mesti berhati-hati dalam memilih pasangan calon yang akan diusung. Jangan sampai memilih pasangan calon yang tidak memiliki daya tarik, elektabilitas rendah, maka akan percuma saja.

"Jadi anti klimaks poros baru. Poros baru mesti teliti memilih pasangan calon yang akan mereka usung, tentunya calon yang memiliki daya tarik bagi masyarakat dan memiliki nilai yang tinggi," katanya. []


Berita terkait
12 Sanksi Bagi ASN Sumbar Tidak Netral saat Pilkada
Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) kedapatan tidak netral dalam Pilkada maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) akan memblokir data sipelanggar.
Kasus IC Dinilai Politis Karena Ikut Pilgub Sumbar
Pengamat menilai kasus dugaan kebencian dan pencemaran nama baik di Sumatera Barat harus dilihat dari kacamata hukum bukan dikaitkan unsur politik.
Alasan Polda Sumbar Tak Tahan Bupati Agam
Polda Sumatera Barat belum menahan Bupati Agam Indra Catri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik anggota DPR RI Mulyadi.
0
Aplikasi WhatsApp Resmi Luncurkan Fitur Belanja
Aplikasi WhatsApp resmi meluncurkan fitur belanja bagi pengguna di Indonesia yang kini bisa dinikmati lewat update terbaru.