Pengamat: Moeldoko Punyak Hak untuk Gugat ke PTUN

Kata Fernando, langkah Partai Demokrat pro Moeldoko ke PTUN adalah bagian dari ketaatan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang
Kongres Luar Biasa Partai Demokrat kubu kontra Ketua Umum AHY menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025. (Foto:Tagar/tangkapan layar YouTube KLB Demokrat Sumut)

Jakarta - Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS mengatakan, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, memiliki hak yang dijamin Undang-Undang untuk menggugat putusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai kepengurusan Partai Demokrat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kalau ada pihak-pihak yang ingin melarang dan berusaha membenturkan Moeldoko dengan Jokowi akibat keputusan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat hasil KLB ke PTUN sebaiknya minta DPR merevisi UU yang mengatur hak tersebut," kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 23 Juli 2021.


Saya menganggap itu bentuk ketaatan Moeldoko, para pengurus dan kader hasil KLB terhadap pemerintah dengan menggugat ke PTUN.


Dia menilai, langkah Partai Demokrat pro Moeldoko ke PTUN adalah bagian dari ketaatan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang tanpa harus menyudutkan apalagi membuat gaduh berbagai pihak terkait.

"Saya menganggap itu bentuk ketaatan Moeldoko, para pengurus dan kader hasil KLB terhadap pemerintah dengan menggugat ke PTUN. Mereka tidak mendiskreditkan Kemenkum dan HAM dan membuat gaduh tetapi mengambil jalur yang diatur konstitusi," katanya.

Fernando menambahkan, pihak-pihak yang tidak berkenan terhadap putusan Ketum Demokrat hasil KLB Deli Serdang, merupakan tidak taat terhadap Undang-Undang.

"Saya yakin Moeldoko sangat hormat dan taat pada Jokowi sehingga dengan kemampuannya membantu Presiden Jokowi mengatasi pandemi covid-19 dengan mengirim ivermectin ke wilayah pimpinannya Ganjar Pranowo yaitu Jawa Tengah. []

Baca Juga: Perubahan Statuta UI, Demokrat: Mana Prioritas Pemerintah?

Berita terkait
Demokrat Ungkap Alasan SBY Muncul di Film The Tomorrow War
DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan alasan di balik munculnya sosok SBY) di Film The Tomorrow War. Berikut ulasannya.
Demokrat Minta Pemerintah Jujur dalam Penanganan Covid-19
Anggota DPR dari fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Partai Demokrat: Internal Pemerintah Perlu Introspeksi
Demokrat nilai pemerintah tidak antisipatif dan tidak siap dengan penanganan pandemi saat ini. Ia mempertanyakan kekompakan internal pemerintah.
0
AHY: Orang Tua Garda Terdepan Lindungi Anak dari Covid-19
AHY juga mengajak para orang tua agar lebih disiplin mendidik dan melaksanakan protokol kesehatan kepada anak-anak.