Demokrat Minta Pemerintah Jujur dalam Penanganan Covid-19

Anggota DPR dari fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. (Foto: Tagar/Demokrat)

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah lebih terbuka dan transparan dengan yang sebenarnya terjadi atas penanganan pandemi Covid-19 selama ini. Bukan justru memberi kesan kepada rakyat seolah-olah Indonesia baik-baik saja. 

"Jika pemerintah tidak transparan maka akan bisa fatal, sehingga rakyat menganggap ini hal biasa bukan hal gawat," ujar Didi keterangan tertulisnya yang dilihat Sabtu, 17 Juli 2021. 

Hal ini disampaikan Didi lantaran pernyataan pemerintah yang kerap bertolak belakang dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini. Salah satunya ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kasus Covid-19 terkendali, tapi yang terjadi justru sebaliknya.


Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes, serta percepatan vaksinasi.


"Untuk memerangi Covid-19 harusnya tidak membuat pernyataan yang setiap saat berubah-ubah, yang bisa membingungkan masyarakat," ucapnya.

Menurut Didi pernyataan itu menentukan langkah selanjutnya, jika berbicara Covid-19 terkendali masyarakat menjadi kurang waspada. Oleh karenanya perlu keterbukaan. 

"Bisa saja akibat statement itu ada masyarakat yang tetap khawatir dan waspada, namun akibat pernyataan lainnya bahwa Covid terkendali, bisa jadi mereka malah menjadi kurang waspada," katanya.

Langkah pemerintah, kata Didi, harus jelas, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah tak lagi memainkan psikologi rakyat, dengan menyebut penanganan Covid-19 berjalan baik.

"Alangkah baiknya meningkatkan langkah-langkah penanganan secara strategis, bukan sekadar seremonial. Langkah yang bisa dilakukan mulai dari penyiapan fasilitas kesehatan, optimalisasi nakes, serta percepatan vaksinasi," ujar Didi. []

Berita terkait
Partai Demokrat: Internal Pemerintah Perlu Introspeksi
Demokrat nilai pemerintah tidak antisipatif dan tidak siap dengan penanganan pandemi saat ini. Ia mempertanyakan kekompakan internal pemerintah.
Demokrat: Gugatan PTUN Moeldoko Tak Berdasar Hukum
Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva mengatakan bahwa gugutan PTUN Moeldoko tidak punya kedudukan hukum untuk menggugat Menkumham.
Kubu AHY Gugat Kubu Moeldoko Soal Pakai Atribut Partai Demokrat
Gerombolan KLB ilegal secara semena-mena menggunakan atribut partai, mengaku-aku sebagai pengurus, bikin kegiatan tanpa legal standing. Mehbob.
0
Demokrat Minta Pemerintah Jujur dalam Penanganan Covid-19
Anggota DPR dari fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.