Perubahan Statuta UI, Demokrat: Mana Prioritas Pemerintah?

Demokrat kritisi kebijakan Pemerintah terkait perubahan Statuta UI di tengah pandemi ini. Pemerintah dinilai tak prioritaskan rakyat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Tagar/Kurio)

Jakarta - Partai Demokrat, melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis, Herzaky Mahendra Putra, menekankan ada tiga permasalahan utama terkait perubahan statuta UI, sebagaimana yang disampaikan oleh Bramantyo Suwondo, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.

Pertama, timing perubahan aturan pada 2 Juli seperti mengindikasikan bahwa perubahan ini hanya langkah reaktif pemerintah untuk meredam kekecewaan publik.

Menurut Herzaky, publik terlanjur kecewa karena rangkap jabatan sudah menyalahi aturan PP sebelumnya. "Padahal, seharusnya ada proses review yang ketat sebelum pengangkatan rektor menjadi komisaris BRI pada 18 Februari lalu."

Kedua, Herzaky mengatakan, UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) seharusnya dapat menggunakan otonomi yang dimiliki untuk fokus meningkatkan kualitas, rektor pun harus fokus dalam mendorong hal ini.

Saat ini, UI menduduki peringkat 290 dunia dalam QS World University Rankings. Rankingnya terus mengalami penurunan sejak 2018. Hal tersebut menurut Herzaky seharusnya menjadi fokus rektor dan Kemendikbudristek.

"Keputusan yang diambil oleh rektor harus terfokus dalam semangat meningkatkan performa akademik, mendukung riset dan inovasi, demi membawa nama baik universitas yang dipimpinnya. Apalagi, kegiatan pembelajaran kurang optimal akibat pandemi ini. Keputusan ataupun jabatan yang tidak relevan sebaiknya dihindari."

Ketiga, Herzaky mengatakan masyarakat menangkap sinyal pesan moral yang kurang baik dari kejadian ini.

"Kita bisa lihat reaksi masyarakat di sosial media. Rektor perlu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi mahasiswa dan akademisi. Menurut kami, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali."

Pihak pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, menurut Herzaky perlu lebih tegas dan teliti dalam melaksanakan peraturan yang ada. "Kami di Komisi X bersama masyarakat akan terus mengawasi."


Rektor perlu menjaga integritas dan menjadi teladan bagi mahasiswa dan akademisi.


Pihak PT pun, menurut Herzaky, harus ingat bahwa ekosistem akademik seharusnya independen dari kepentingan/interest tertentu dan fokus di pengembangan akademik/riset/inovasi. Kualitas demografi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

"Bangsa ini merindukan sosok yang memiliki integritas tinggi. Sehingga, ini harus benar-benar diperhatikan oleh seorang rektor, baik sebelum maupun saat memegang jabatan. Kemendikbudristek harus tegas dalam menilai dan memantau integritas rektor."

Herzaky Mahendra mengingatkan bahaya dari langkah pemerintah ini.

"Kalau aturan bisa disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri apa kita? Kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas&kredibilitas, kali ini Universitas Indonesia malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini."

Ia juga mengkritisi kondisi tersebut. "Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI & institusi UI? Agar tiap peringatan moral, analisis kritis dari UI & alumninya menjadi tumpul? Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris & direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat."

"Mengapa bisa Rektor UI terpilih jadi Komisaris salah satu BUMN pada tanggal 18 Feb 2020 lalu, jika ada aturan yang sebelumnya melarang? Bagaimana ini tim Menteri BUMN, Erick Thohir? Pdhl, Menteri BUMN juga anggota di MWA UI? Segera Menteri BUMN untuk bersaran kepada presiden. Kecuali etika & moral tak lagi penting di negeri ini."

Ia juga menanyakan momen yang menurutnya tidak tepat.

"Momen yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam merevisi Statuta Universitas Indonesia sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan. Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi Pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?"

"Apakah memang sengaja memantik kontroversi baru di tengah situasi sulit yg dihadapi rakyat&negeri ini? Sehingga fokus kita teralih? Apakah pemerintah tak bisa berfokus, ke pandemi saja, sampai sibuk urus Statuta UI?"

Terakhir, Herzaky mengimbau untuk prioritaskan keselamatan rakyat. "Selamatkan nyawa rakyat, seperti yang selalu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, itu yang harusnya menjadi prioritas." []


Baca juga

Berita terkait
TKA Boleh Masuk saat PPKM, Herzaky: Permerintah Inkonsisten
Herzaky Mahendra Putra mengatakan pemerintah inkonsisten pada kebijaka dengan membolehkan TKA masuk, sementara PPKM dilangsungkan.
Herzaky: Capaian Demokrat dalam Survei Buah Konsistensi
DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengapresiasi capaian Partai Demokrat yang merupakan buah konsistensi partai berkoalisi sama rakyat.
Herzaky Tanggapi Hasto soal PDIP Tutup Pintu untuk PKS Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi Hasto Kristiyanto soal sulit PDIP koalisi dengan PKS dan Demokrat.
0
Perubahan Statuta UI, Demokrat: Mana Prioritas Pemerintah?
Demokrat kritisi kebijakan Pemerintah terkait perubahan Statuta UI di tengah pandemi ini. Pemerintah dinilai tak prioritaskan rakyat.