Jakarta - Presiden Jokowi memutuskan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri, dari lima nama jenderal bintang tiga yang disampaikan Kompolnas sebelumnya.
Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno mengirimkan nama itu ke Pimpinan DPR RI pada Rabu, 13 Januari 2021. DPR RI melalui Komisi III selanjutnya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Kabareskrim itu.
Pengamat Pertahanan dan Keamanan Dr Jannus TH Siahaan menyebut, penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal kapolri sudah diprediksi.
"Sesuai prediksi sebelumnya, Jokowi memang akan memilih calon kapolri yang benar-benar memiliki kedekatan sejarah dengannya. Karena Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah ajudan Presiden Jokowi selama dua tahun di tahun-tahun awalnya menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," jelas doktor sosiologi lulusan Universitas Padjadjaran itu.
Baca juga: Junimart Girsang: Listyo Sigit Prabowo Mengemban Tugas Berat
"Jokowi menilai Komjen Listyo sebagai pilihan yang paling tepat untuk menjadi pengawal rencana-rencana besar Jokowi ke depan, sesuai kapasitas Komjen Listyo sebagai kapolri nantinya," sambungnya.
Dikatakannya, dari sisi politik, Listyo akan melanjutkan agenda besar mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian maupun Kapolri Jenderal Idham Azis, yakni mempersempit ruang gerak radikalisme politik yang dimotori beberapa organisasi agama garis keras. Sebut saja misalnya FPI dan sisa-sisa kekuatannya.
Karena batas antara bekerja atas nama penegakan konstitusi dan atas nama pengawalan rezim menjadi sangat tipis
Polri di bawah Listyo diprediksi akan terus menekan kelompok tersebut hingga tidak berkutik, seperti pembekuan rekening-rekening tokoh utama di balik FPI dan pemantauan secara ketat perkembangan pascapembubaran FPI, baik secara personal dari tokoh-tokoh utama eks FPI maupun secara kelembagaan dalam arti kemana dan di organisasi mana saja mantan-mantan petinggi FPI tersebut akan berlabuh.
Sementara dari sisi ekonomi, ujar Jannus, diperkirakan Listyo akan dibebani tugas berat untuk mengawal semua kebijakan pemulihan ekonomi dan terobosan-terobosan kebijakan ekonomi Jokowi, semisal Omnibus Law, dari berbagai resistensi publik, terutama dari kalangan aktivis maupun kelompok-kelompok penekan lainnya.
Listyo diprediksi juga akan memainkan kartu "pengawalan" secara ketat atas investasi-investasi baru yang akan masuk ke Indonesia, di berbagai sektor dan bidang.
"Dalam arti lain, Listyo diperkirakan akan memainkan kartu lumayan tegas terhadap beberapa bibit-bibit kerusuhan di kantong-kantong investasi baru di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Sedangkan dari sisi keamanan dan pertahanan, menurut Jannus, Listyo diperkirakan akan mendorong institusi Polri untuk terlibat lebih aktif dalam penuntasan kelompok-kelompok separatis seperti di Papua Barat.
Baca juga: Kasus Besar yang Diungkap Listyo Sigit Calon Kapolri Pilihan Jokowi
Polri akan sangat aktif terlibat dalam penciptaan keamanan di Papua, untuk keberlangsungan pembangunan dan kenyamanan serta keamanan investasi di Papua.
"Tapi ada sedikit hal yang boleh disebut sebagai kelemahan dari pemilihan seorang kapolri berdasarkan kedekatan dan sejarah pribadi. Karena batas antara bekerja atas nama penegakan konstitusi dan atas nama pengawalan rezim menjadi sangat tipis," ungkapnya.
Penegak hukum seperti kapolri, tukas Jannus, akan sangat berpeluang terezimentasi sedemikian rupa, yang boleh jadi justru akan membuka peluang pelemahan sisi penegakan konstitusi.[]
