Pematangsiantar - Erni Waty Tambunan begitu kaget mengetahui hanya ada satu pasangan calon di Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumut. Seingat penenun Ulos Batak itu, banyak nama muncul sebelumnya yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di kota yang dikenal dengan toleransinya tersebut.
"Seingatku ada dua calon, marga Panjaitan sama Silalahi itu. Baru tau kalau sekarang cuman satu calon," ungkap Erni, saat ditemui Tagar di kediamannya, Jalan Bah Tongguran, Kelurahan Sigulang-gulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Senin, 7 September 2020.
Erni pun buru-buru memprotes persoalan itu. Ibu tiga anak itu merasa Pilkada Pematangsiantar tahun ini tak demokratis.
"Baru kali ini kudengar Pemilihan Wali Kota cuman satu calonnya. Ya, ini membatasi pilihan masyarakat menentukan pemimpinnya. Kalau begini pesta partai, bukan pesta rakyat lagi," ujar Erni.
Di masa pandemi Covid-19, Erni mengatakan banyak pelaku usaha kecil kesulitan. Seperti dia dan para parulos atau penenun lainnya yang kehilangan pangsa pasar karena pembatasan kegiatan sosial.
Biasanya pilkada dijadikan masyarakat mencari sosok pemimpin. Dalam ingatan Erni, pada momentum pilkada juga masyarakat kecil sepertinya dapat mengenal dan menyuarakan aspirasi kepada calon kepala daerah.
"Biasanya kalau pilkada gini calon wali kota datang menawarkan visi misi dan mendengarkan aspirasi rakyat sebelum kami memilih. Kalau sekarang kenal saja pun tidak siapa calonnya. Kayak mana mau memilih dan memberikan aspirasi. Padahal kami parulos sekarang uda utang sana sini," tutur Erni.
Calon tunggal tidak hanya terjadi di Kota Pematangsiantar, di Indonesia terdapat 31 daerah yang berpotensi melawan kolom kosong.
Ikhsan Arifin Siregar salah seorang pemuda mengatakan, calon tunggal di Pilkada Serentak 9 Desember mendatang melemahkan legitimasi pilkada.
Hal tersebut, ujar aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pematangsiantar, ini akan mempengaruhi pemahaman serta partisipasi pemuda dalam demokrasi.
KPU Siantar wajib membuka pendaftaran kembali setelah melakukan proses penundaan dan sosialisasi
"Dengan ini wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD semakin jelas. Partai politik dan elite oligarki semakin mengajarkan kepada masyarakat politik transaksional dengan mahar politik yang mahal karena semakin banyak calon tunggal dan dinasti politik di Pilkada 2020," ujarnya.
Munculnya kemungkinan calon tungal di Sumut, dinilai sebagai kemunduran berpolitik dan berdemokrasi.
Saat ini empat daerah di Sumut, yaitu Pematangsiantar, Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan dan Serdang Bedagai berpotensi diikuti calon tunggal.
Pengamat politik Robin Samosir berpandangan, hal tersebut tidak hanya menunjukkan kemunduran demokrasi, namun juga dinasti politik yang masih kuat dan tidak sehat.
"Calon tunggal meningkat, dinasti politik juga semakin mendapat tempat nyaman. Demokrasi seperti ini tidak sehat, elite politik kita belum siap berkompetisi dan belum siap untuk kalah. Ini menunjukkan bahwa politik dinasti masih kuat," ungkap Robin.
Lulusan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Gajah Mada itu menyampaikan, kondisi seperti ini justru tidak memberikan pendidikan politik yang baik.
Elite partai politik dinilai menunjukkan sifat pragmatis yang tidak siap kalah dalam kontestasi politik pilkada.
"Ini kesalahan partai politik yang tidak dapat melahirkan sosok-sosok pemimpin. Politik akhirnya didominasi beberapa orang yang memiliki kemampuan finansial dan bekingan. Pada akhirnya masyarakat menjadi apatis dan tidak lagi percaya pada pemimpinnya," tutur dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar sendiri masih akan memperpanjang masa pendaftaran Pilkada Serentak 2020 menyusul masih satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri, yakni pasangan Asner Silalahi dan Susanti Dewayani.
Ketua KPU Pematangsiantar Daniel Dolok Sibarani menyampaikan saat ini pihaknya masih menunggu hasil rapat pleno KPU RI.
“KPU Siantar wajib membuka pendaftaran kembali setelah melakukan proses penundaan dan sosialisasi. Ini kami juga baru selesai rapat pleno,” sebut Daniel, Senin, 7 September 2020.
Kata Daniel, KPU akan melakukan sosilisasi selama tiga hari dan akan kembali membuka pendaftaran selama tiga hari.
“Hal itu sesuai Pasal 102 Ayat (2) dan (3) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 menyebutkan, bahwa KPU daerah bisa memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari jika hanya ada satu bapaslon yang mendaftar,” tuturnya.[]
