Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pendemo yang melakukan kerusuhan, terutama 257 orang yang sudah berstatus tersangka baik itu asal Jakarta terutama dari Jabar.
"Kami mendukung penegakan hukum untuk siapa saja yang sudah melanggar hukum saat aksi di Jakarta. Termasuk 257 yang sudah menjadi tersangka dari provinsi mana saja, tidak hanya dari Jabar," tuturnya saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Kamis 23 Mei 2019.
Menanggapi 257 tersangka yang ternyata lebih banyak dari Jabar yang merupakan basis suara kubu Prabowo-Sandiaga, Kang Emil mengakui bahwa ini hanya faktor geografis di mana Jabar menjadi penyangga Jakarta. Wajar apabila pendemo lebih banyak dari Jabar dibandingkan provinsi lainnya. Jadi bukan karena faktor Jabar basisnya kubu Prabowo-Sandiaga.
"Iya, saya kira kalau kita lihat wilayah Jakarta itu penyangganya Bandung dan wilayah Jabar lainnya seperti Banten. Sehingga lebih banyak dari Jabar, dan ini akan menjadi catatan tersendiri untuk Jabar," jelasnya.
Sampai saat ini pun Pemprov Jabar sudah berkoordinasi untuk menjaga situasi kondusif di Jabar. Diharapkan juga aksi-aksi tersebut tidak akan ada lagi karena memang sudah selesai, sudah ada pihak yang melakukan upaya melalui jalur Mahkamah Konstitusi.
"Aksi sudah selesai, mudah-mudahan tidak akan ada lagi," tegas dia.
Mengingat banyaknya warga Jabar menjadi pendemo di aksi people power kubu Prabowo-Sandiaga, pihaknya mengklaim sudah mengimbau sebelumnya. "Sudah diimbau, saya kira sudah cukup tak perlu imbauan keras. Lagi pula sudah selesai," tegas dia.
PKB Sayangkan Aksi People Power Kubu 02
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar Oleh Soleh menyayangkan aksi people power atau kedaulatan rakyat yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga. Karena inkonstitusional dan hanya merugikan masyarakat bawah.
"Menurut saya buat apa aksi-aksi people power kemarin itu di Jakarta, warga lagi yang menjadi korban. Kalau hanya aksi demonstrasi damai itu sah-sah saja karena dilindungi undang-undang," kata Oleh.
Hal yang harus diingat kembali kubu Prabowo-Sandiaga dalam konteks pemilu adalah boleh mengekspresikan rasa kekecewaan karena kalah, tetapi ada mekanisme atau ekspresi diri yang tidak sampai melanggar hukum.
"Ekspresi itu sudah ada ruang dan waktu serta tempat, demonstrasi ya harus damai jangan lakukan aksi sampai ada korban jiwa," ketus dia.[]
Baca juga:
