Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus fokus dalam penanganan stunting. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkot Bandung demi kesehatan masyarakat.
Targetnya, terjadi penurunan prevalensi stunting dengan target 11,64 persen di tahun 2023. Sementara itu, prevelensi stunting hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Nasional 30,8 persen, Provinsi Jawa Barat 31,1 persen, dan Kota Bandung 21,92 persen.
"Sasarannya yaitu meningkatkan kolaborasi di setiap tingkat untuk penanggulangan stunting juga meningkatkan peran aktif lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan stunting baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif," ujar Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada acara Penilaian Kinerja Stunting Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Balai Kota Bandung, Kamis 22 Oktober 2020.
Sasarannya yaitu meningkatkan kolaborasi di setiap tingkat untuk penanggulangan stunting
Tak hanya itu, Oded memastikan, Pemkot Bandung menggencarkan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat edukasi. Serta meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat yang terlibat.
"Berbagai pelaksanaan aksi di tahun 2020 seperti analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, Peraturan Wali Kota, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi serta review kinerja audah dilaksanakan," jelasnya.
Oded menambahkan, terdapat berbagai strategi untuk penurunan stunting. Di antaranya, meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pengukur status gizi balita serta pengelola gizi puskesmas.
Berbagai upaya telah dilakukan, menurutnya terdapat program untuk pencegahan stunting seperti, Ojek Makanan Balita (Omaba), Bekal Anak Sekolah Bergizi, enak dan Murah (Beas Bereum), Remaja Bandung Unggul Tanpa Anemia (Rembulan) dan Studi Intensif Gizi Untuk Remaja Indonesia Hebat (Sigurih).
"Juga ada Buruan Sehat, Alami dan Ekonomis (Buruan Sae), Tanggap Stunting Dengan Pangan Aman dan Sehat (Tanginas), Sasaya Asi Eksklusif (Sae), Sekemala Integrated Farming dan Teras Hijau Project," jelas Oded.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Muntamah menyampaikan, untuk penurunan stunting perlu adanya penguatan kolaborasi.
"Jadi siapa dan berbuat apa. Kita kerahkan dengan satgas penurunan stunting. Stakeholder seperti PKK dan Forum Kota Sehat melakukan program percepatan. Ini tidak hanya jangka pendek tapi menengah dan panjang," jelasnya. []
Baca juga:
- Perhatian Pemerintah Dalam Penanganan Stunting di NTT
- MenkoPMK: Penangan Stunting Perlu Komitmen Seluruh Pihak
- Kabupaten Gowa Peringkat Pertama Turunkan Angka Stunting
