Sumedang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat (Jabar), memilih menggunakan media sosial (medsos) untuk mengurangi berita bohong (hoaks) yang kadung beredar di masyarakat. Penyelesaian ini diyakini akan jauh lebih diterima di kalangan milenial yang sudah akrab dengan media sosial.
“Salah satu cara mengurangi konflik sosial di tengah masyarakat adalah ikut aktif menyebarkan informasi dan kebijakan di media sosial. Banyak berita bohong tersebar, kondisi seperti ini semuanya harus benar benar siap menjelaskan kebenarannya melalui medsos lagi," kata Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam Rapat Virtual tentang Penyelesaian Konflik Sosial Bersama Kesbangpol Sumedang, 19 Agustus 2020.
Bupati juga berpesan agar Kantor Kesbangpol bisa meningkatkan koordinasi antara pemda dengan instansi vertikal melalui tim terpadu untuk penanganan agar tidak terjadi konflik sosial. Salah satu pemicu konflik sosial adalah hoaks yang disebarkan melalui media sosial. "Kantor kesbangpol harus menjadi kesekertariatan yang bertugas memfasilitasi dan pelaporan rencana aksi penangan konflik di Kabupaten Sumedang," kata Bupati Dony.
Penyelesaian konflik harus menghasilkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. "Sumedang salah satu kabupaten/kota yang aman, nyaman itu harus dipertahankan. Jika ada konflik sosial penyelesaiannya perlu menghasilkan keamanan serta kenyamanan bersama, hoaks adalah konflik digital yang dapat menyebabkan konflik besar jika pemerintah tidak ikut ambil alih dalam penyelesaian," ujar Bupati Dony (sumedangkab.go.id). []
