Serang - Dana penanganan Covid-19 yang dialokasikan pemerintah daerah (Pemda) cukup besar. Hal itu ditanggapi serius oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan. Menurut Dedy, semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten harus lebih serius melihat persoalan warga yang terdampak Covid-19.
"Keluhan dan kasus pelaporan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten juga semakin banyak. Kami menyarankan kepada Pemerintah Daerah di Banten untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan media sosial. Sehingga apa yang disampaikan dapat tersebar luas di masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19." kata Dedy kepada Tagar, Senin, 8 Juni 2020.
Dedy menjelaskan saat ini gugus tugas percepatan yang telah dibentuk beberapa bulan lalu itu harus melakukan upaya-upaya percepatan dalam melakukan pendataan dan pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos-red) kepada masyarakat. Menurut Dedy, nama yang telah disepakati yaitu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Itu artinya harus ada langkah-langkah konkrit terkait percepatan tersebut.
Dijelaskan oleh Dedy, dari situasi normal atau biasa, baik itu terkait kesiapan RSUD rujukan, refocusing atau realokasi APBD yang telah ditetapkan untuk penanganan Covid-19. Menurut Dedy, saat ini yang terpenting adalah penangan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah, baik itu dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten. "Pemerintah daerah harus memberikan informasi dan edukasi serta data yang akurat kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya." tegas Dedy.
Dedy menyarankan agar Pemerintah Daerah melibatkan unsur pembantu hingga level terendah. Seperti RT dan RW serta kepala lingkungan karena mereka lah yang benar-benar mengetahui kondisi warganya di lapangan. Dedy menyebut banyak nya pengaduan yang diterima oleh Ombudsman Perwakilan Banten melalui Posko Daring Covid-19 ini. Menurut Dedy itu menunjukkan masih banyak persoalan yang ada di masyarakat, khususnya terkait bansos yang masih menjadi masalah.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqi menjelaskan pihaknya akan terus merespon pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat. Menurut Zainal, sejauh ini narahubung di tiap Pemda cukup sigap menindaklanjuti laporan yang diteruskan Ombudsman.
"Kita telah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Serta menunjuk narahubung di tiap Pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat." kata Zainal. []
